Jokowi Diprediksi Banyak Merombak Susunan Kabinet di Periode Kedua
Pengamat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak kabinet menterinya pada periode kedua. Menteri yang paling menjadi sorotan yaitu di bidang ekonomi, perdagangan, keuangan dan keamanan. Ketiga bidang itu begitu disoroti karena pertumbuhan ekonomi yang kurang memuaskan serta keamanan yang tidak kondusif.
"Saya tidak akan menyebut nama, tapi hasil evaluasi kami sebagian besar dari mereka (menteri) terutama yang di bidang ekonomi tidak dipakai lagi. Mereka gagal menjalankan amanah yang diberikan pada mereka," ujar Peneliti Litbang Republik Merdeka Online (RMOL), Faisal Mahrawa dalam diskusi "Meraba Wajah Kabinet Jokowi Jilid 2" yang diadakan kantor berita RMOL di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (26/9).
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan pada periode kedua Jokowi harus berani membuat perubahan dengan merombak kabinet baru dari kalangan profesional untuk menyelesaikan masalah ekonomi.
(Baca: Wajah Baru Kabinet Jokowi: Menteri Usia di Bawah 30 Tahun)
Beberapa kegagalan di bidang ekonomi yang disorotinya berupa melemahnya nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang kurang memuaskan meskipun secara makro baik.
Namun, menurut Faisal pengusaha-pengusha kecil dan menengah tidak banyak berkembang karena meningkatnya biaya produksi dan transportasi. "Secara makro mungkin berhasil, tapi di akar rumput banyak masyarakat yang menjerit karena biaya kebutuhan pokok mahal," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Analisis Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio. Menurutnya, 70% kabinet menteri saat ini gagal dalam mengemban amanah yang diberikan. Merosotnya nilai rupiah, tidak stabilnya politik dan keamanan merupakan salah satu kegagalan para menteri Kabinet Kerja I.
(Baca: Jokowi: Jangan Ada yang Ikut campur Tentukan Menteri)
"Harusnya Susi Pujiastuti dengan segala kontroversinya mestinya dipertahankan. Menteri-menteri yang lain ya kita bisa menilai sendiri kinerjanya bagaimana," ujar Hendri.
Selain itu, lambannya pemerintah dalam menyelesaikaan konflik Papua juga menjadi rapor merah kegagalan para menteri tersebut. Hingga saat ini belum ada penyelesaian yang jelas terkait konflik itu. Gelombang-gelombang refrendum Papua masih terdengar sampai sekarang yang mengancam kedaulatan NKRI.
"Yang perlu dievaluasi mendasar adalah yang dibawah kementerian ekonomi. Semua orang tahu, kalau dikasih nilai 6 aja banyak yang marah," kata dia.
(Baca: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Dianggap Layak Jadi Menteri 2 Periode)
