Wiranto Sebut Demonstrasi Ditunggangi untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menuding ada penunggang demonstrasi pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) yang berakhir dengan kerusuhan. Wiranto menyebut pihak tersebut ingin menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden.
Ia beralasan ricuh usai demonstrasi bukan dilakukan mahasiswa dan pelajar, namun para preman. Wiranto juga mengatakan, penunggang aksi juga ingin pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal.
"Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira sudah melawan konstitusi," kata Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9).
(Baca: Diperintahkan Jokowi, Menristekdikti Cegah Mahasiswa Turun ke Jalan)
Padahal menurut Wiranto, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa serta pelajar awalnya dilakukan secara konstruktif dan elegan. Namun ia menyayangkan aksi diambil alih penumpang gelap yang berusaha melawan petugas dan berusaha meninggalkan korban.
"Sehingga tidak lagi mengarah kepada apa yang dijawab pemerintah dan DPR," kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI itu juga memperkirakan akan ada aksi lanjutan yang akan melibatkan kelompok Islam radikal, pendukung klub sepak bola, hingga buruh. Mereka akan dikerahkan untuk berdemonstrasi hingga menimbulkan kericuhan.
Karena itu, Wiranto meminta semua pihak mewaspadai hal tersebut. "Tentunya ini kewajiban seluruh bangsa Indonesia mengamankan itu," ucapnya.
Wiranto lantas meminta masyarakat agar tidak terpengaruh kabar bohong atau hoaks yang beredar di media sosial. ia juga mengimbau warga tidak memberikaan fasilitas kepada massa yang ingin mengacaukan situasi.
"Kemudian berikan kesempatan kepada aparat keamanan untuk menetralisir ancaman ini," kata Wiranto.
(Baca: Wiranto Buka Pintu Dialog Dengan Mahasiswa)
Kerusuhan terjadi dalam demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9). Awalnya, unjuk rasa digelar menuntut berbagai revisi aturan yang bermasalah dibatalkan.
Beberapa aturan tersebut, yakni revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU KPK, serta RUU Pertanahan. Kemudian, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan. Pedemo merupakan mahasiswa dan pelajar dari beragam daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Solo dan Lampung.
