Pemerintah Belum Satu Suara, RUU Minerba Tak Bisa Dibahas DPR

Image title
27 September 2019, 14:01
DPR, RUU Minerba
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ilustrasi, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Pembahasan RUU Minerba dianggap tidak sah karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan ke DPR belum final.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu bara (Minerba) dinilai tidak sah. Sebab, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR pada Rabu (25/9) belum final.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII Gerindra Ramson Siagian menjelaskan DIM RUU Minerba yang diserahkan belum disepakati sepenuhnya oleh pemerintah. "Artinya yang diajukan kemarin baru bersifat draft DIM dari pemerintah, belum DIM yang sah," kata Ramson dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Advertisement

Dalam mekanisme pembahasan RUU, DIM  yang sah harus diserahkan langsung oleh menteri yang ditugaskan oleh presiden. Setelah itu, DPR baru bisa mengadakan Rapat Kerja (Raker) resmi dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk membahas atau menyisir DIM yang telah diajukan.

"Tapi Rabu kemarin, belum ada Raker resmi dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri yang ditunjuk Presiden. Jadi, rapat Kamis kemarin belum bisa membentuk Panja RUU Minerba," kata Ramson.

(Baca: Bahas RUU Minerba, Presiden Jokowi dan DPR Dinilai Bohongi Rakyat)

Selain itu, Ramson menyatakan pembentukan Panja RUU Minerba seharusnya berisi gabungan antara fraksi-fraksi di Komisi VII dengan perwakilan pemerintah, yakni pejabat eselon I kementerian. Jikapun ada Panja yang telah dibentuk oleh Komisi VII, maka Panja tersebut hanya bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Halaman:
Reporter: Fariha Sulmaihati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement