Undang Relawan, Jokowi Minta Dukungan Hadapi Polemik UU KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) undang 22 relawan pendukung dari berbagai organisasi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9). Undangan itu antara lain bertujuan untuk meminta masukan dan dukungan dalam pengambilan keputusan terkait dengan polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Dedy Mawardi membenarkan Jokowi mencari dukungan relawan terkait UU KPK yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Iya. Mesti mendapatkan masukan dari semua elemen kepentingan," ujarmya usai pertemuan.
Dalam pertemuan selama 2,5 jam tersebut, para relawan menyampaikan berbagai pendapatnya terkait tiga opsi yang diusulkan para tokoh masyarakat untuk bisa mengubah UU KPK yang baru disahkan.
(Baca: Diperintahkan Jokowi, Mensesneg Siapkan Draf Perppu KPK)
Adapun para tokoh tersebut sebelumnya menyampaikan tiga opsi kepada presiden Jokowi terkait UU KPK, yakni legislative review, judicial review, dan penerbitan Perppu.
Dedi mengatakan, pendapat yang diberikan para relawan berasal dari aspek hukum dan sosiologis. "Kemudian juga kami berikan alasan kalau ini diambil terjadi seperti ini. Kalau ini diambil, juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," kata Dedi.
Selain mengenai UU KPK, Kepala Negara juga meminta masukan para relawan atas berbagai persoalan lain, seperti revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), demonstrasi di berbagai kota, dan konflik di Papua. Meski telah menyampaikan pendapatnya, Dedy mengatakan para relawan akan tetap mendukung apapun keputusan Jokowi.
Hal senada disampaikan oleh relawan lain yang juga merupakan Koordinator Relawan Golkar Jokowi (GoJo) Rizal Mallarangeng. Dia menyatakan, relawan meyakini apapun keputusan Jokowi adalah yang terbaik bagi bangsa.
"Kami akan berdiri di belakang beliau apapun yang beliau putuskan," kata Rizal.
Rizal mengatakan, bukan hanya relawan saja yang akan dimintai masukan dan dukungan oleh Jokowi. Setelah ini, menuurtnya Jokowi juga akan mengundang pihak mahasiswa dan tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke istana.
(Baca: Mahfud Sebut Jokowi dapat Ikuti SBY dalam Terbitkan Perppu KPK )
Dia pun mengharapkan para mahasiswa dapat memenuhi undangan yang disampaikan Jokowi. Dengan demikian, Jokowi dapat mengatasi polemik UU KPK dengan lebih baik karena menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat.
"Jadi energi nasional kita harus diinput untuk membuat tujuan-tujuan yang besar," kata Rizal.
