Walhi Kritik Program Pemerintah Buka Sejuta Hektare Sawah di Papua

Penulis: Tri Kurnia Yunianto

Editor: Happy Fajrian

27/9/2019, 14.40 WIB

Rencana membuka 1 juta hektare (Ha) lahan sawah di Papua dinilai sarat kepentingan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pangan orang Papua.

walhi, satu juta hektare sawah, papua
ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi sawah. Walhi mengkritik rencana pemerintah membuka satu juta hektar sawah di Papua lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan pangan orang Papua dan diduga sarat kepentingan korporasi dan investasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik rencana pemerintah membuka satu juta hektar sawah di Papua. Rencana tersebut dinilai sarat kepentingan karena padi tidak cocok ditanam di Bumi Cendrawasih.

"Yang jadi pertanyaan apakah padi yang ditanam merupakan kebutuhan pangan orang Papua. Pasti ini akan melibatkan korporasi, tekanan sosial di Papua ini kan juga karena masalah investasi," ujar Kepala Departemen Penggalangan Sumber Daya Walhi, Oslan Purba saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/9).

Ia menambahkan, banyaknya kasus kelaparan di Papua karena adanya alih fungsi lahan pertanian. Tanah di sana tidak cocok untuk ditanami padi, sehingga masyarakat mengganti padi dengan umbi-umbian dan sagu sebagai makanan pokok sehari-hari.

(Baca: Menteri Amran Targetkan Buka 1 Juta Hektare Lahan Rawa untuk Pertanian)

Selain itu, adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit juga menambah masalah kebutuhan pangan warga Papua. Hal itu juga meningkatkan resko adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan kekerasan bagi masyarakat. "Kepentingan investasi pasti akan lebih dominan serta dapat meningkatkan kasus-kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Untuk menangani masalah tersebut, Walhi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dialog dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani permasalah itu. Segala bentuk kekerasan juga harus dihentikan dan harus ada penegakkan hukum.

Walhi juga menilai Wiranto gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. "Kita harus mendesak ada pertanggungjawaban negara, terutama Wiranto harus mundur," ujarnya.

(Baca: BNPP: Potensi Lahan Pertanian di Perbatasan Capai 5 Juta Hektare)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Ahmad Pelor. Ia menilai, alih fungsi lahan pertanian di Papua akan menjauhkan masyarakat Papua dari sumber kehidupannya.

Program sejuta hektar sawah di Papua hanya mendorong penguasaan lahan untuk korporasi. "Itu (alih fungsi lahan) tidak mengakomodasi kepentingan pangan orang Papua," ujarnya.

Menurut dia, jika pemerintah memang berencana memberikan ketahanan pangan bagi masyarakat Papua, seharusnya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kultur pangan masyarakat Papua seperti menanam umbi-umbian dan sagu. Dia berharap, pemerintah dapat membatalkan rencana itu atau mengkaji ulang melalui pendekatan-pendekatan dialogis.

(Baca: Program Optimalisasi Sawah Rawa Baru Capai 6% dari Target)

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan