Mantan Aktivis Ungkap Beda Demonstrasi 1998 dengan Saat Ini
Mantan aktivis 1998 sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto mengkritik demonstrasi mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal pekan ini. Ia menilai, unjuk rasa kali ini jauh berbeda dibanding 1998.
Hari menilai, pengunjuk rasa tidak memahami substansi atas tuntutan yang disuarakan. Selain itu, mahasiswa tidak memiliki garis koordinasi yang jelas sehingga mudah untuk ditunggangi kepentingan tertentu.
"Saya melihat banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui isi substansi dari tuntutan mereka. Koordinasinya juga belum jelas, contohnya saat mahasiswa banyak yang ditahan tapi bagian advokasi lamban untuk mengurusnya," kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Demo Mahasiswa Aksi dan Substansi’ di Jakarta, Sabtu (28/9).
Pada 1998, menurutnya pemerintah menganut sistem otoritas. Sedangkan regulasi saat ini, menurutnya mendukung demokrasi. Hak berpendapat pun diatur dalam Undang-Undang (UU).
(Baca: Polisi Dinilai Tak Transparan dalam Menangani Demonstrasi Mahasiswa)
Selain itu, pemerintah sudah mengajak mahasiwa untuk berdiskusi terkait tuntutan mereka. Karena itu, ia menyayangkan sikap mahasiswa yang menolak dialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sekarang kan era demokrasi, mahasiswa harusnya bisa memanfaatkan momentum ini," kata dia.
Di satu sisi, ia menilai bahwa semestinya mahasiswa mengawal pembahasan regulasi yang dinilai kontroversial. Tidak lantas RUU terbit, baru kemudian mahasiswa mengeluhkan pasal yang dinilai salah.
