Wiranto Siapkan Pengamanan Maksimal Jelang Pelantikan DPR dan Presiden

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ekarina

30/9/2019, 14.42 WIB

Pengamanan ketat menurutnya bakal dilakukan baik dari TNI maupun kepolisian.

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memastikan bakal memberikan pengamanan maksimal menjelang pelantikan anggota DPR/MPR RI besok serta presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Pengamanan ketat menurutnya bakal dilakukan baik dari TNI maupun kepolisian.

"Jelas negara melakukan langkah pengamanan maksimal agar pelantikan berlangsung dengan baik," kata Wiranto saat memimpin rapat koordinator khusus (rakorsus) di kantornya, Senin (30/9).

Dia menyatakan, pemerintah tidak akan mempertaruhkan kemaanan negara dari ancaman kegiatan radikal, anarkis, dan inkonstitusional. Pemerintah akan selalu hadir dalam kondisi apa pun untuk menjaga pelaksanaan amanat konstitusi.

Pelantikan merupakan acara puncak dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019. Artinya, ada pengesahan anggota DPR, presiden, dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

(Baca: TNI Kerahkan Ribuan Personel Perketat Penjagaan Pelantikan Anggota DPR)

Oleh karena itu, dia meminta seluruh masyarakat semestinya menjaga konstitusi yang telah disepakati bersama. Hal ini menjadi peran masyarakat dalam menjaga amanat konstitusi.

Dia pun memastikan, tidak boleh ada oknum yang menggagalkan pelantikan. Sebab, hal tersebut bisa dinilai sebagai upaya perlawanan konstitusi.

Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi saat ini degan turut menjaga keamanan serta tidak terpengaruh ajakan melanggar hukum. 

(Baca: KPU Pastikan Pelantikan Presiden Tetap 20 Oktober)

Rapat tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Selain mengenai masalah kemanan jelang pelantikan anggota dewan, rapat  tadi juga membahas terkait situasi Papua terkini, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, persiapan Hari Kesaktian Pancasila, dan bencana gempa bumi di Ambon, Maluku.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan