Indonesia Bakal Punya Lembaga Penjamin Transaksi Derivatif pada 2023

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

2/10/2019, 19.10 WIB

Lembaga penjamin transaksi derivatif yang akan disiapkan BI diharapkan dapat menurunkan risiko kredit dan mendorong efisiensi transaksi.

BI, lembaga transaksi derivatif
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Lembaga penjamin transaksi derivatif yang akan disiapkan BI diharapkan dapat menurunkan risiko kredit dan mendorong efisiensi transaksi.

Bank Indonesia (BI) sedang menyiapkan lembaga penyelenggara kliring, penjamin transaksi, dan proses manajemen risiko transaksi pasar keuangan yang disebut Central Counterparty (CCP).  Lembaga ini diharapkan dapat mendorong pasar keuangan dan mulai beroperasi pada 2023.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Agusman mengatakan, CCP diharapkan dapat menurunkan risiko kredit dan meningkatkan efisiensi transaksi derivatif.  Menurut dia, risiko kredit dapat menurun karena CCP mengambil alih risiko yang dihadapi penjual maupun pembeli.

Namun, ia memperkirakan dibutuhkan waktu 2,5 tahun guna menyiapkan lembaga tersebut.  "Kurang lebih di 2023 akan ada CCP  sebagai sejarah republik ini," kata Agusman dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10).

(Baca: Tahun 2019, Otoritas Bursa Siapkan Strategi Dongkrak Transaksi Saham)

Agusman menjelaskan, CCP telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter yang efektif berlaku pada 1 Juni 2020. Aturan tersebut sudah diterbitkan BI pada bulan September lalu.

"Aturan ini bertujuan memberikan landasan hukum bagi institusi yang ingin menjadi CCP untuk transaksi OTC derivatif suku bunga dan nilai tukar," ujarnya.

CCP merupakan bagian dari lima agenda G20 OTC Derivatices Market Reform, yaitu semua transaksi derivatif dikliringkan melalui lembaga CCP. Agusman mengatakan, pasca krisis keuangan global 2008, para pemimpin G20 menyepakati dan merekomendasikan perlunya CCP untuk transaksi OTC Derivatif. Hal ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta memitigasi counterparty risk bagi pelaku pasar OTC derivatif.

(Baca: BI Terbitkan Aturan Transaksi Pasar Uang dan Valas Digital)

Agusman menjabarkan, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi calon lembaga yang ingin menjadi CCP.  Syarat-syarat tersebut, yakni berbadan hukum perseroan terbatas (PT), kepemilikan saham asing maksimum 49%, modal minimum Rp 400 miliar, dan memiliki infrastruktur yang andal dan aman. 

Ia menambahkan sebesar 50% dari modal minimum merupakan modal disetor.  Adapun besaran modal minimum dapat ditinjau kembali oleh BI.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan