Dua Indikator Ekonomi Selama Pemerintahan Jokowi Tak Capai Target

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Agustiyanti

3/10/2019, 19.46 WIB

Bappenas menyebut indikator ekonomi yang meleset dari target RPJMN 2015-2019, antara lain pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak.

pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi
ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Ilustrasi.Bappenas menyebut indikator ekonomi yang meleset dari target RPJMN 2015-2019, antara lain pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku sejumlah indikator perkembangan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 meleset dari target. Salah satunya, realisasi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target awal.

Menurut Bambang, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%, bahkan lebih rendah dari rata-rata 2010-2014 yang berada di kisara 5,5%. Namun, ia menyebut  melesetnya target ini disebabkan oleh kondisi perekonomian global.

"Kita juga mengetahui ada unsur booming harga komoditas di periode RPJMN 2010-2014 yang membuat perekonomian tumbuh tinggi," kata Bambang.

Dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini bisa mencapai 8%. Namun, proyeksi terakhir pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 5,1%.

Indikator lain yang sulit tercapai, menurut Bambang, yakni rasio penerimaan pajak. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target rasio penerimaan perpajakan mencapai 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, rasio penerimaan pajak pada tahun lalu hanya mencapai 11,5% dari PDB.

"Tax ratio masih di bawah sasaran," kata Bambang.

(Baca: Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Para Menteri di Sidang Kabinet Terakhir)

Di sisi lain, menurut Bambang, terdapat sejumlah indikator ekonomi yang mampu dicapai, antara lain inflasi dan kemiskinan. Menurut dia,  inflasi selama 2015-2019 tetap terjaga di angka 3%-4% atau di bawah RPJMN 2015-2019 sebesar 3,5%.

Sementara tingkat kemiskinan hingga akhir tahun ini, menurut Bambang, mencapai 9,2%. "Sebelumnya selalu dua digit dan bahkan agak jauh di atas 10%," kata dia.

Pemerintah, menurut dia, juga berhasil meningkatkan target Indeks Pembangunan Indonesia (IPM). Ia menyebut IPM Indonesia saat ini sudah masuk kategori tinggi karena skornya sudah di atas 70. Padahal, sebelum 2016 IPM Indonesia berada di bawah skor tersebut. "Perkiraan di akhir 2019 Indeks Pembangunan Manusia bisa mencapai angka 72," kata Bambang.

Dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, tingkat stunting dan prevalensi TBC juga telah mencapai target. Hal serupa terhadap pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun.

(Baca: DPR Segera Sahkan RAPBN 2020, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%)

Terkait pembangunan sektor unggulan, menurut Bambang, pemerintah berhasil menurunkan waktu tunggu bongkar muat yang diperkirakan mencapai 3,32 hari pada 2019. Target rasio elektrifikasi sebesar 96,9% dalam RPJMN juga berhasil dilampaui. Saat ini, rasio elektrifikasi hampir mencapai 100%.

"Yang sulit tercapai (dalam dimensi pembangunan sektor unggulan) misalnya wisatawan mancanegara. Target pada 2019 sebanyak 20 juta. Perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17-18 juta," ucap dia.

Dalam dimensi pemerataan dan kewilayahan, indikator yang telah mencapai target yakni terkait kepemilikan akta kelahiran. Sementara, indikator yang belum mencapai target RPJMN 2015-2019 yakni indeks gini.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, indeks gini ditargetkan sebesar 0,36 pada akhir tahun ini. Adapun saat ini indeks gini berada di kisaran 0,382. "Yang paling penting trennya sudah kita bangun, yaitu menjauh atau lebih rendah jauh dari 0,4," ucapnya.

(Baca: Kita Tidak Sedang Krisis Besar, tapi Harus Hati-hati)

Berdasarkan dimensi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, Bambang mengklaim mayoritas indikator sudah tercapai. Salah satu indikator yang memenuhi target terkait dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dan reformasi birokrasi.

Indikator tingkat partisipasi politik juga terpenuhi dalam RPJMN 2015-2019. Menurut Bambang, target partisipasi politik mencapai 77,5% pada akhir tahun ini.

Berdasarkan Pemilu 2019 lalu, partisipasi politik sudah mencapai 81,7%. "Yang sulit tercapai misalnya terkait penegakan hukum demikian juga belanja di daerah," katanya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan