Menhub Mengaku Banyak Investor Asing Minati Bandara Singkawang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut banyak investor asing yang berminat untuk berinvestasi pada proyek pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Proyek tersebut saat ini tengah ditawarkan pemerintah untuk dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sudah lebih dari 10 bahkan 20 kalau asing. Saya surprise sekali. Itu ada Singapura, Perancis, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok," ujar Budi di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (7/10).
Ia menjelaskan, peran investor asing dalam kerja sama ini sangat penting. Hal ini, menurut dia, sesuai dengan amanat presiden agar para menteri untuk melibatkan seluruh pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Pak Presiden secara khusus mengingatkan kami, berikan kesempatan swasta dan asing untuk masuk ke industri prasarana perhubungan. Kompetensi dan modal yang dimiliki swasta sangat diperlukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang begitu banyak," kata dia.
(Baca: Studi Lanjutan Bandara Singkawang Ditargetkan Rampung Agustus)
Pemerintah sebelumnya menargetkan bandara ini dapat beroperasi pada 2023. Pembangunan bandara ini diproyeksi membutuhkan investasi mencapai Rp 4,3 triliun, terdiri dari biaya pembangunan bandara Rp 1,7 triliun dan operasional bandara Rp 2,6 triliun dengan masa konsesi 36 tahun.
Selama masa konsesi, pemerintah memprediksi penerimaan bandara dari segi udara mencapai Rp 15,9 triliun dan nonudara sebesar Rp 2,1 triliun. Potensi itu memiliki rasio pendapatan sebesar 12%, serta rasio pengembalian modal sebesar 15%.
Keterlibatan swasta, menurut Budi, bertujuan agar pembangunan tidak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN kan terbatas sedangkan banyak sekali kawasan di Indonesia yang hatus dikenbangkan. Oleh karena itu memang harus bekerjasama dengan swasta dalam negeri dan luar negeri," tutupnya.
(Baca: Kemenhub Siapkan 3 Proyek Bandara Tahun Ini)
Ditemui di tempat yang sama, Kepala BKPM Thomas Lembong sepakat dengan skema kerja sama ini. Menurut dia, pemerintah memang perlu bantuan swasta hingga asing dalam membangun infrastruktur, termasuk di sektor transportasi udara.
"Kita sejauh mungkin harus bergeser dari ketergantungan APBN," ujar Thomas.
