ICW Sebut 10 Konsekuensi Buruk Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi akan ada sepuluh konsekuensi negatif jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan konsekuensi pertama adalah penindakan kasus korupsi akan melambat. Kurnia mengatakan pengesahan UU KPK memunculkan Dewan Pengawas yang dikhawatirkan menghambat kerja KPK.
Konsekuensi kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang independen karena Pasal 3 UU KPK menyebut komisi antirasuah itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. “Padahal dari awal pembentukan KPK diharapkan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).
(Baca: Gerindra Usul Jokowi Kaji Kembali Revisi UU KPK dengan Ketum Parpol)
Konsekuensi ketiga, Jokowi akan dianggap sebagai pemimpin yang terus melemahkan KPK. ICW menyoroti beberapa kasus mulai dari penyerangan Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dianggap bermasalah, hingga pengesahan UU KPK.
Konsekuensi keempat, Jokowi akan dinilai ingkar janji pada Nawacita yang dijanjikannya 2014 lalu. Poin keempat Nawacita berbunyi, Jokowi dan Jusuf Kalla menolak negara lemah dengan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi.
“Publik dengan mudah menganggap Nawacita ilusi belaka jika Presiden tidak menyelamatkan KPK,” ujar Kurnia.
Konseuensi kelima, indeks persepsi korupsi Indonesia akan menurun jika KPK lemah. Saat ini ranking indeks persepsi korupsi RI berada di posisi 89 dari 180 negara dengan skor 38. ICW khawatir jika UU KPK diubah, maka berdampak pada peringkat indeks korupsi RI.
