Pertamina Batasi Konsumsi Biosolar Subsidi di Kepulauan Riau

Penulis: Ratna Iskana

8/10/2019, 15.02 WIB

Pertamina membatasi konsumsi biosolar subsidi karena sudah melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas.

Pertamina, BBM
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, SPBU di kawasan Jakarta Pusat (09/08). Pertamina membatasi konsumsi biosolar subsidi di Kepulauan Riau.

Pertamina menyatakan konsumsi biosolar subsidi sudah melebihi target yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satunya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Hingga September 2019, penyaluran biosolar di Kepri sebanyak lebih dari 117 juta liter. "Realisasi itu lebih besar 16 persen dibanding kuota yang ditetapkan BPH Migas," jelas Awan Raharjo, Marketing Branch Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Kepri dalam keterangan tertulis pada Selasa (8/10).

Pertamina pun bersinergi dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengatur konsumsi biosolar. Caranya melalui kartu kendali khusus pembelian biosolar bagi bus pariwisata yang berlaku hanya di SPBU 14.291.717 Tanjung Pinang. Dengan kartu kendali ini,
setiap bus pariwisata diatur pembelian biosolarnya sebesar 60 liter per hari.

Penerapan kartu kendali pada bus pariwisata ini adalah tahap pertama. Selanjutnya akan diterapkan bagi konsumen yang berhak menggunakan biosolar bersubsidi. Pada tahap akhir, Pertamina bakal menggunakan sistem pembayaran non tunai seperti yang sudah diterapkan di Batam.

(Baca: Pasca Tutup Petral, Pertamina Buka Lagi Kantor Pemasaran di Singapura)

Dengan upaya tersebut, Pertamina yakin kuota biosolar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2019. Masyarakat Kepri khususnya di Tanjung Pinang pun tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan biosolar.

Selain membatasi konsumsi biosolar, Pertamina juga menberikan persyaratan untuk pengguna kendaraan yang ingin mendapatkan kartu kendali non tunai atau fuel card, yakni melampirkan bukti setor pajak kendaraan. Dengan begitu, kedisiplinan pembayaran pajak kendaraan dapat ditingkatkan. Ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Bagi konsumen non fuel card, kami sediakan BBM diesel berkualitas, Dex dan Dexlite. Dengan cetane number (CN) yang lebih tinggi dari biosolar, alhasil pembakaran lebih baik. Konsumsi BBM pun lebih hemat dan lebih ramah lingkungan," ujar Awan.

Konsumsi Dex dan Dexlite, selain bermanfaat bagi konsumen, juga mendukung pembangunan daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Terbukti setoran PBBKB Pertamina di Kepri pada semester I 2019 sebanyak Rp 155 miliar, meningkat lima persen dibanding periode serupa tahun lalu.

Sesuai Perpres 191 tahun 2014, biosolar termasuk ke dalam jenis BBM tertentu (JBT) yang disubsidi oleh negara. Jumlahnya dibatasi oleh kuota yang diatur melalui APBN. Untuk itu, Pertamina ditugaskan pemerintah mengatur penyaluran biosolar agar sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

(Baca: Jaga Daya Beli, BPH Migas Cabut Pembatasan Konsumsi Solar Subsidi)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan