Prabowo Tentukan Sikap Politik Gerindra 3 Hari sebelum Jokowi Dilantik

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ekarina

9/10/2019, 19.15 WIB

Prabowo juga bakal mengundang seluruh pimpinan DPP dan DPD Gerindra dalam Rakernas tersebut.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Politikus PDI Perjuangan yang juga Menko PMK Puan Maharani (kiri) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta,
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Politikus PDI Perjuangan yang juga Menko PMK Puan Maharani (kiri) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

Sikap politik Partai Gerindra terkait posisinya di pemerintahan hingga kini masih menjadi teka-teki. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bakal segera memutuskan sikap partainya untuk lima tahun ke depan, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerindra pada 15-17 Oktober mendatang.

“Apakah kita beroposisi atau jadi mitra internal dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober,” kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).

Dahnil mengatakan, Rakernas rencananya digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo juga bakal mengundang seluruh pimpinan DPP dan DPD Gerindra dalam Rakernas tersebut.

(Baca: Gerindra Bantah Lobi Prabowo-Mega Bahas Jatah Menteri)

Mereka juga bakal dimintai masukan terkait sikap politik partai tersebut ke depannya. “Di situlah Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politiknya dan sikap politik Gerindra,” ujar Dahnil.

Gerindra sebelumnya diisukan mendapatkan tawaran bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal tersebut pun sempat dibenarkan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani.

Hanya saja, Muzani mengatakan Gerindra belum mengambil keputusan. Sebab, partainya saat ini memiliki posisi berseberangan dengan pemerintah.

“Memang ada dan tidak bisa dipungkiri ada pemikiran di sekitar Istana (mengajak Gerindra masuk koalisi pemerintah),” katanya.

(Baca: Gerindra Sebut Incar Posisi Ketua MPR demi Seimbangkan Pemerintah)

Kalaupun ada kader yang menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf, Muzani meminta hal tersebut dimaknai sebagai cara Prabowo membayar utang janji selama kampanye Pemilu 2019.

Menurutnya, sang Ketua Umum sempat berjanji mewujudkan swasembada energi, listrik, air dan harga sembako murah selama kampanye.

Muzani juga mengatakan jika konsep itu tak bertentangan dengan tujuan pemerintah, maka Gerindra baru bicara soal sosok yang mampu mengeksekusinya. “Itu juga menjadi konsep yang kami tawarkan kepada pemerintah,” ujar dia. 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan