Usai Penusukan Wiranto, DPR Minta Pengamanan Pejabat Negara Dievaluasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta standar pengamanan terhadap pejabat negara dievaluasi. Hal ini diungkapkan usai terjadinya penyerangan terhadap Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten.
"Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya," katanya di Jakarta, Kamis (10/10).
Nasir berharap pemerintah segera mengusut kasus penusukan Menkopohukam Wiranto secara profesional. Sehingga, nanti akan diketahui apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar.
(Baca: Menkopolhukam Wiranto Hendak Ditusuk Saat Kunjungan ke Banten)
Berkaca dari kejadian tersebut, Nasir pun mengharapkan agar pejabat-pejabat pemerintah lebih berhati-hati dan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan.
"Sungguh disayangkan pejabat sekelas Menko bisa mengalami penusukan. Karena itu, wajib dievaluasi dan diambil tindakan hukum yang tegas kepada tim pengamanan yang melekat kepada Menko Polhukam," ujarnya.
Dia pun menyampaikan rasa prihatin atas penusukan yang dialami oleh Wiranto dan berharap Wiranto segera pulih dan tidak mengalami luka serius. Selain itu, dia juga meminta agar pelaku agar bisa diproses secara hukum.
Polres Pandeglang dikabarkan langsung mengamankan kedua pelaku penusukan Menkopolhukam Wiranto.
Berdasarkan informasi yang didapat, kedua orang pelaku penusukan yang diamankan atas nama Fitri Andriana binti Sunarto dan Syahril Alamsyah.
