Pengembang Properti Usul Kementerian Perumahan Dipisahkan dari PUPR

Penulis: Happy Fajrian

12/10/2019, 12.10 WIB

Perumahan Rakyat diusulkan jadi kementerian tersendiri agar dapat lebih fokus menyelesaikan permasalahan perumahan.

kementerian perumahan rakyat dipisah, appernas, perumahan rakyat
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ilustrasi perumahan. Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya mengusulkan agar Kementerian Perumahan Rakyat dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya mengusulkan agar Kementerian Perumahan Rakyat dikembalikan menjadi kementerian tersendiri. Saat ini urusan terkait perumahan rakyat masih tergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Appernas Jaya, Risma Gandhi pemisahan dimaksudkan agar permasalahan perumahan dapat dibenahi dengan lebih serius dan tepat sasaran.

"Permasalahan terkait perumahan rakyat sangat kompleks dibutuhkan kebijakan dan regulasi khusus, agar permasalahan perumahan ada solusi serius dan terfokus pada perumahan yang tepat sasaran," kata Risma Gandhi, di Depok, Sabtu (12/10).

Risma menyatakan, pihaknya mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, khususnya terkait tenaga kerja, investasi, dan perdagangan, seperti Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Online Single Submission yang dinilai mempermudah layanan dalam proses pengurusan izin.

(Baca: Pemerintah Suntik SMF Rp 2,5 Triliun untuk Bangun Rumah Murah)

Namun, ia berpendapat bahwa persyaratan administrasi dan teknis yang diminta kerap berbeda-beda di sejumlah kota dengan persyaratan administrasi serta teknis di dalam SIMBG.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Sekretaris Negara terkait persoalan yang menghambat di berbagai daerah dan menawarkan solusi.

"Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Online Single Submission (SIMBG OSS) atau perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang mempermudah layanan untuk IMB, Sertifikat namun masih ada kendala di lapangan," jelasnya.

Ia meminta agar Peta Tata Ruang Nasional dibuat lebih efektif, karena berdasarkan pengalaman untuk pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi, ternyata tidak sama dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.

(Baca: Kemenkeu Masih Diskusikan Tambahan Kuota Rumah Subsidi)

Ia juga mengutarakan harapannya agar Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyiapkan Rencana Tata Ruang Nasional yang sesuai dengan yang ada di tingkat kota/kabupaten.

Selain itu, diharapkan dalam penyempurnaan peraturan pemerintah yang terkait dengan sektor perumahan dapat benar-benar melibatkan organisasi profesi, serta membuat tim pengawas terkait dengan upaya percepatan perizinan yang independen.

"Solusi lainnya dengan memberi peluang atau menggunakan masyarakat yang memiliki sertifikat keahlian dalam pengurusan dan pembentukan Tim SIMBG. Mengajak swasta dan pelaku usaha dalam mensosialisasikan. Harapannya, agar mengembalikan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi kementerian tersendiri," ujar Risma.

(Baca: Harga Rumah Tipe Kecil Diramal Naik Paling Tinggi Pada Kuartal III)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan