BUMN Perfilman Bakal Produksi 20 Film, Incar Pendapatan Rp 200 Miliar

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Martha Ruth Thertina

15/10/2019, 15.50 WIB

Film yang akan diproduksi bergenre sejarah, petualangan anak, dan drama, dengan perkiraan biaya produksi Rp 5 miliar per film.

BUMN Film, PFN, Perum Produksi FIlm Negara
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Dua orang pengunjung Cinema XXI Jatinegara melintas di depan poster film (26/12).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman Perum Produksi Film Negara (PFN) tengah berusaha bangkit setelah vakum selama 26 tahun. Perusahaan berencana memproduksi 20 film hingga 2023, dengan perkiraan pendapatan hingga Rp 200 miliar.

Film yang akan diproduksi di antaranya bergenre sejarah yaitu 1945, Hoegeng, Kairo-Tiga Sahabat Menggali Dunia, Saimar. Lalu, film bergenre petualangan anak-anak seperti Si Unyil The Movie, Lima Menerjang Badai, Sang Timur Jauh. Selain itu, film drama berjudul Akad, Layar Terkembang, Sabai dan Aluih.

Direktur Komersial dan Pemasarab PFN Elprisdat mengatakan kebutuhan dana untuk memproduksi satu film rata-rata sekitar Rp 5 miliar. Jadi, total kebutuhan dana untuk memproduksi 20 film sekitar Rp 100 miliar. Namun, ia optimistis bisa meraup pendapatan dua kali lipat dari biaya.

“Kalau saya pikir akan double sampai Rp 200 miliar," kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (15/10).

(Baca: Kepala Bekraf Ungkap Rencana Produksi Film Dunia di Indonesia Rp 1,4 T)

Ia menjelaskan, ongkos produksi film bisa berasal dari sponsor atau pinjaman perbankan. Menurut dia, PFN sebagai BUMN memiliki kemewehan tersendiri, karena bisa bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendapatkan pembiayaan.

Perusahaan juga akan mengandeng beberapa lembaga pemerintah maupun swasta untuk bekerja sama dalam memproduksi film, di antaranya PT Indonesian Tourism Development Corporation, PT Balai Pustaka, dan PT Ideosource, Dante Sinema.

"Kami akan tetap menjaga integritas sedalam-dalamnya agar masyarakat percaya dan bisa mengandalkan produk PFN," kata Direktur Utama PFN Judith J. Dipodiputro.

(Baca: Perempuan Tanah Jahanam, Film Horor Supranatural Baru Joko Anwar)

PFN didirikan pada 6 Oktober 1945 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1998. PFN ditugaskan untuk turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional dengan mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan, serta berpijak pada kebudayaan nasional.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan