Jokowi-Amin Akan Dilantik, BEI Harap BUMN Mau Masuk Bursa Saham
Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap, dengan terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin bisa memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan usahanya.
"Kami harapkan, perusahaan-perusahaan dari BUMN dan private company, bisa me-utilisasi yang namanya pasar modal Indonesia," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna ketika ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/10).
Menurut Nyoman, kehadiran pasar modal dalam negeri, bisa mendiversifikasi sumber pendanaan bagi perusahaan. Sehingga, perusahaan tidak hanya mencari pendanaan melalui perbankan saja, namun bisa melalui skema penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) maupun penerbitan surat utang perusahaan.
(Baca: BEI Catat 12 Perusahaan Siap IPO di Awal Tahun 2019, Tak Ada BUMN)
Oleh karena itu Nyoman mengajak agar perusahaan tidak ragu untuk melantai di bursa, termasuk buat perusahaan kecil. "Buat perusahaan, jangan ragu masuk Bursa. Jadilah besar di pasar modal," kata Nyoman menambahkan.
Tidak hanya itu, Nyoman juga berharap dengan dipilihnya Jokowi dan Ma'ruf yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang, kondisi ekonomi dalam negeri tetap bisa kondusif. "Kami juga harap keberlanjutan dari sumber ekonomi yang kondusif bisa terus berlanjut," kata Nyoman.
Seperti diketahui, Jokowi merupakan petahana, di mana pada periode 2014-2019, dia menjabat sebagai Presiden dengan wakil Jusuf Kalla. Masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pun akan berakhir. Sejumlah keberhasilan berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi Jilid I, dan sejumlah kegagalan menjadi bekalnya memimpin di periode kedua.
Beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi sesuai RPJMN 2015-2019 antara lain, inflasi yang stabil. Dari target 3,5-5%, pemerintah berhasil mencapai inflasi di kisaran 3-4%. Namun di sisi lain, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi. Selama lima tahun, pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target.
(Baca: Sudah 37 Perusahaan IPO Tahun Ini, Raih Dana Publik Rp 11 Triliun)
"Memang ini lebih rendah dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya (2010-2014) yang rata-rata mendekati 5,5% sampai 6%," kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Target yang tertulis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Dimulai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan menjadi 5,7%. Puncak pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 8%.
Realisasinya, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun berturut-turut tidak pernah mencapai target. Pemerintah mengatakan hal ini disebabkan meningkatnya harga komoditas di pasar internasional tidak terjadi, tepat ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden.
