Wacana Perubahan Nomenklatur Kementerian Khawatirkan Pengusaha

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ekarina

16/10/2019, 09.02 WIB

Pengusaha menyebutkan wacana nomenklatur kementerian yang ada saat ini masih menjadi teka-teki.

Kapal tunda melintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2019, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus 200 juta dolar AS dengan nilai ekspor sebesar 11,78 miliar dola
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Kapal tunda melintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2019, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus 200 juta dolar AS dengan nilai ekspor sebesar 11,78 miliar dolar AS, sementara impor mencapai 11,58 miliar dolar AS.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan wacana perubahan nomenklatur kementerian. Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengatakan, wacana itu bisa menimbulkan perubahan yang tidak sesuai dengan harapan dunia usaha.

"Kami khawatir Presiden akan melakukan perubahan yang terlalu teknokratis," kata Danang di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10).

Menurut dia, pada dasarnya pengusaha mengharapkan perubahan yang bersifat entrepreneurship. Namun wacana perubahan nomenklatur saat ini masih menjadi teka-teki lantaran tidak ada informasi yang jelas dan pasti mengenai perubahan sejumlah kementerian ke depan. Terlebih lagi, pengusaha tak pernah diajak berdiskusi terkait hal tersebut.

(Baca: Menteri Enggar Menilai Sulit Peleburan Kemendag ke Dalam Kemenlu)

Hal serupa juga diungkap Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani. Sebelumnya dia menyarankan, ketimbang mengubah nomenklatur, pemerintah lebih baik menyelesaikan masalah ekonomi dalam negeri.

Sebab, saat ini dunia usaha merasakan banyak tekanan dan  kendala di bidang perdagangan internasional, neraca perdagangan, investasi dan ekspor serta ketenagakerjaan.  “Kecuali benar-benar urgent, mungkin tidak perlu dilakukan dulu,” kata Shinta.

Shinta mencontohkan, lembaga baru seperti Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memerlukan proses sampai bisa berjalan stabil saat dibentuk beberapa tahun lalu. Karenanya, perlu proses pembentukan hingga penganggaran badan baru yang cukup memakan waktu. Di sini, reformasi harus cepat dan menjadi prioritas utama.

(Baca: Pengusaha Minta Jokowi Tunda Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan perubahan struktur pos kementerian saat pertemuan para pemimpin redaksi media massa. Awalnya dia ingin membentuk Kementerian Ekspor, namun kemudian digabung dengan Kementerian Luar Negeri.

Dua kementerian tersebut diperlukan karena pemerintah akan serius meningkatkan investasi dan ekspor untuk menekan defisit neraca perdagangan yang menjadi momok persoalan negeri. "Semula ada kementerian ekspor tapi kemudian dalam prosesnya kemungkinan akan digabungkan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Ekspor," kata Jokowi. 

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan