Para Kiai NU Minta PKB Kuasai Enam Kementerian

Penulis: Ameidyo Daud

17/10/2019, 20.18 WIB

Para kiai memandang enam pos itu dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan memelihara toleransi serta keragaman Indonesia.

Kiai, PKB, kabinet, Menteri
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan kiai dari berbagai daerah meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) memperjuangkan enam kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Para kiai Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah meminta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memperjuangkan enam pos kementerian di kabinet 2019-2024. Aspirasi ini didapat Muhaimin saat menerima banyak kiai dari berbagai daerah selama tiga hari belakangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Faisol Riza mengatakan enam kementerian itu terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Faisol mengatakan enam pos itu dipandang para kiai dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan memelihara toleransi serta keragaman Indonesia. “Lalu berkontribusi pada ekonomi,” ujar Faisol dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).

(Baca: PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Nasdem Merasa Berhak Lebih Banyak)

Dia menjelaskan, para kiai juga menyampaikan dua hal kepada Cak Imin. Pertama mendoakan pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden berlangsung aman. Kedua, kabinet yang dibentuk harus membuat Indonesia jadi kiblat umat Islam yang santun dan moderat.

“Berbagai peristiwa sosial politik dua bulan terakhir jadi ujian yang menyadarkan kita mahalnya persatuan,” kata Faisol.

Faisol juga menyampaikan harapan para kiai melihat PKB lebih giat bekerja membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kiai juga mendoakan kader PKB yang menjadi Menteri dapat bekerja sesuai harapan Jokowi.

“Bekerja total dan ikhlas tanpa pamrih,” ujar Faisol.

(Baca: Moeldoko: Jokowi Pusing Susun Formasi Kabinet Periode Kedua)

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai persatuan pembangunan (PPP) Arsul Sani mempersilakan Jokowi mengambil kader partai ka’bah sebagai pembantunya. Dia juga menyatakan Jokowi belum menetapkan jatah kementerian dan posisi Menteri kepada PPP.

“Kalau dengan PPP belum ditentukan portofolio kabinetnya,” kata Arsul, Kamis (17/10).

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan