Sindir Gerindra, Golkar Sebut Partai Oposisi Harus Konsisten

Penulis: Tri Kurnia Yunianto

Editor: Safrezi Fitra

19/10/2019, 18.34 WIB

"Semua tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi seharusnya partai oposisi tetap konsisten dengan pilihannya," ujar Ketua DPP Partai Golkar.

oposisi, partai oposisi, golkar, pks, gerindra, jokowi
BIRO PERS KEPRESIDENAN/KRIS
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai bertemu empat mata, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

Partai Golongan Karya (Golkar) menanggapi rencana masuknya partai oposisi pada koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf. Seharusnya partai oposisi konsisten dengan jalan yang dipilih, untuk menjaga keseimbangan sehingga demokrasi Indonesia semakin baik.

"Semua tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi seharusnya partai oposisi tetap konsisten dengan pilihannya," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat menjadi pembicara di acara diskusi yang bertema "Teka-Teki Menteri dan Koalisi" di Jakarta, Sabtu (19/10).

Menurut dia, rencana bergabungnya partai oposisi ke koalisi Jokowi-Ma'ruf membutuhkan adaptasi, terlebih terkait dengan visi dan misi pembangunan yang berbeda. Oposisi juga diperlukan dalam sebuah proses demokrasi untuk menjaga keseimbangan (chek and balance).

(Baca: Prabowo Siap Gabung Kabinet Pemerintahan Jokowi dengan Syarat)

Kesolidan antar-partai juga perlu dijaga dengan baik terkait rencana masuknya Gerindra pada koalisi pemerintah. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya rencana itu kepada presiden terpilih.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Hendri Satrio. Sedikitnya partai oposisi di Indonesia membuat prisip check and balance yang diperlukan untuk menjaga kesehatan demokrasi tidak terjadi.

Hal itu mengancam demokrasi karena bisa menjadi prinsip Trias Politika yang dianut Indonesia tidak berjalan dengan baik. "Bisa jadi nanti oposisinya hanya akademisi, rakyat dan mahasiswa," kata dia.

(Baca: Golkar Minta Jokowi Prioritaskan Partai Koalisi di Kabinet Periode Dua)

Hingga saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas dalam pilihannya sebagai oposisi. Meski begitu, Hendri yakin nantinya PKS akan diundang oleh Presiden Jokowi setelah pelantikan. "Minimal untuk tidak mengganggu agenda politik," kata Hendri.

Sementara, Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera menegaskan partai yang diusungnya tetap Istiqomah di jalur oposisi sebagai bentuk komitmennya terhadap pendukung. "PKS ini kan partai islam, kami ini punya jati diri. Demokrasi hanya akan sehat jika ada kekuatan penyeimbang," ujar Mardani.

(Baca: Hidayat Nur Wahid Sebut PKS Tetap Jadi Partai Oposisi)

Menurutnya, demokrasi akan sehat jika selalu ada tesa, antitesa, dan sintesa. Harus ada kelompok yang mempunyai kekuatan sebagai penyeimbang. Selain itu, rencana bergabungnya Gerindra pada koalisi tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi untuk mempersatukan masyarakat pasca-pemilu.

Meski begitu, PKS berharap tidak menjadi satu-satunya partai yang beroposisi. PKS berharap masih ada partai lain yang memilih jalan oposisi, terutama bagi partai-partai yang mengusung Prabowo-Sandi menjadi capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan