Wacana Amendemen UUD 1945 Dinilai Mengancam Ideologi Bangsa
Beberapa pengamat politik menilai Pemilu 2019 tidak hanya pertarungan antar partai politik, melainkan pertarungan dua ideologi yang sangat berpengaruh di Indonesia. Beberapa agenda besar yang mengancam ideologi bangsa seperti adanya rencana amendemen UUD 1945 yang sebagian partai politik telah menyetujuinya.
"Adanya rencana untuk mengamendemen UUD 1945 itu merupakan skenario yang lebih besar dari misteri penyusunan kabinet pembantu Jokowi, di mana UUD 1945 mengatur tentang masa jabatan presiden cara pemelihannya," ujar pengamat politik, Hendro Satrio saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Teka-Teki Menteri dan Koalisi" di Jakarta, Sabtu (19/10).
Menurutnya, rencana amendemen tersebut dapat menjadikan Indonesia kembali ke masa lalu, baik itu rezim Orde Baru maupun Orde Lama. Jika terjadi, berarti demokrasi Indonesia teracam dan mengalami kemunduran.
(Baca: Ketua MPR Sebut Amendemen UUD Tak Ubah Mekanisme Pemilihan Presiden)
Sedikitnya partai oposisi di Indonesia membuat prisip chek and balance yang diperlukan untuk menjaga kesehatan demokrasi tidak terjadi. Teori Trias Politika di Indonesia juga tidak akan berjalan karena sedikitnya partai oposisi, sehingga yang dianggap sebagai trias politika yaitu negara, rakyat dan pasar, bukan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
"Bisa jadi nanti oposisinya hanya akademisi, rakyat dan mahasiswa," kata dia.
Hingga saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menegaskan pilihannya sebagai oposisi. Gerindra yang seblumnya menjadi pesaing PDI Perjuangan menunjukkan wacana untuk merapat.
Meski begitu, Hendri yakin nantinya PKS akan diundang oleh Presiden Jokowi setelah pelantikan. "Minimal untuk tidak mengganggu agenda politik," kata dia.
(Baca: Kepada Jokowi, Zulkifli Hasan Jelaskan Amendemen Dilakukan Terbatas)
Sementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai pemilihan kabinet saat ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tema besar dibalik kegaduhan pemilihan kabinet yaitu pertarungan ideologi.
"Saya melihat penyusunan kabinet saat ini bisa dikatakan sebagai konsolidasi dari kalangan islam tradisional dan nasionalis. Secara sederhana di Indonesia peta kekuatan politik hanya dibagi dari kelompok itu sejak tahun 1955," ujar M. Qodari.
Ia menambahkan, partai-partai yang berhaluan nasionalis biasa disebut dengan partai kiri dalam yang meliputi PDI Perjuang, NasDem dan Gerindra, semenntara kanan luar yaitu partai-partai yang bernuansa Islam seperti PKS dan PPP. Namun, ada juga partai yang memilih sebagai penyeimbang seperti Partai Demokrat.
Terkait dengan pengumuman kabinet, Qodari memprediksi kabinet kerja akan diumumkan pada Rabu (23/10). Karena setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Tokyo untuk menghadiri pelantikan Kaisar Naruhito.
