Jadi Menkeu Periode ke-2, Sri Mulyani Fokus pada Efektivitas Belanja

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Happy Fajrian

23/10/2019, 21.05 WIB

"Eksekusi dari belanja sampai akhir tahun harus tetap berjalan sesuai dengan program dan prioritasnya," ujar Sri Mulyani.

Menkeu: Sri Mulyani di halaman Istana Merdeka, Jakarta Puaat (23/10/2019). Hari ini presiden Joko Widodo mengumum para calon Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Periode Tahun 2019-2024.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menkeu: Sri Mulyani di halaman Istana Merdeka, Jakarta Puaat (23/10/2019). Hari ini presiden Joko Widodo mengumum para calon Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Periode Tahun 2019-2024. Kembali menjabat sebagai Menkeu, Sri Mulyani akan fokus untuk meningkatkan efektivitas belanja kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani Indrawati resmi kembali menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2019-2024. Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkeu langsung menuju Kementerian Keuangan untuk melakukan serah terima memori jabatan.

Acara ini turut dihadiri suami Sri Mulyani, Tonny Sumartono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, Wakil Menteri Keuangan periode 2014-2019 Mardiasmo, serta jajaran eselon Kementerian.

Usai acara, Sri Mulyani mengingatkan kembali tantangan ekonomi ke depan semakin sulit. Tantangan tersebut datang dari dalam negeri maupun global yang menuntut Indonesia harus mampu untuk terus menggunakan instrumen kebijakan dan seluruh sumber daya yang ada agar terhindar dari risiko perlambatan ekonomi global.

"Dalam jangka pendek, eksekusi dari belanja sampai akhir tahun harus tetap berjalan sesuai dengan program dan prioritasnya," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/10).

(Baca: Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Sri Mulyani Terbitkan PMK)

Maka dari itu, pihaknya akan menyiapkan instrumen kebijakan fiskal yang lebih baik lagi. Peningkatan instrumen fiskal juga sangat diperlukan dalam mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Dalam menjawab tantangan seperti kondisi global yang tak pasti, Sri Mulyani menilai perbaikan kualitas kinerja birokrasi masih harus diperbaiki. "Dari sisi efisiensi, efektivitas, simplifikasi kepastian itu semuanya masih perlu untuk ditingkatkan," ucap dia.

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Kemenkeu akan terus mendorong para kementerian dan lembaga untuk lebih terus bekerja dengan anggaran yang efisien. Ia pun turut menyinggung beberapa kementerian yang memiliki nomenklatur baru dalam periode ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani akan mendukung kementerian-kementerian tersebut dalam masa transisi. Ia berharap para kementerian yang baru atau tergabung atau bahkan terpisah bisa segera menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Sehingga tidak terlalu lama dan pada 2020 akan bisa difinalkan," tutupnya.

(Baca: Video: Kontroversi Kabinet Baru Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan formasi kabinet periode keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). Berbeda dengan kabinet periode pertama pada kabinet periode kedua pemerintahannya ini sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru.

Di antaranya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio; Kementerian  Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dipimpin Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Luhut hanya bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Dengan adanya nomenklatur baru, kementerian tersebut juga akan bertugas mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan investasi.

Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ada pada kabinet periode 2014-2019. Sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan janji kampanye Jokowi-Ma’ruf. Kementerian ini tak lagi mengurusi pendidikan tinggi sebagaimana pada periode sebelumnya.

(Baca: Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Sri Mulyani Terbitkan PMK)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan