Kominfo Dipimpin Johnny Plate, Pegiat Digital Awasi Sembilan Isu

Penulis: Desy Setyowati

23/10/2019, 10.32 WIB

SAFEnet mencatat Menteri Kominfo yang baru ini memiliki keberpihakan pada isu-isu media dan kebebasan berekspresi.

SAFEnet menilai, gerak Kementerian Kominfo perlu diawasi ke depan karena dipimpin oleh politikus
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ilustrasi, Politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). SAFEnet menilai gerak Kementerian Kominfo baru perlu diawasi karena dipimpin oleh politikus.

Jaringan pegiat digital, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai, gerak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu diawasi karena dipimpin oleh Johnny Plate yang merupakan politikus. Pengawasan itu utamanya terkait sembilan isu.

Johnny Plate merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem. "Tidak seperti periode pertama pemerintahannya, kali ini Presiden Jokowi tidak meneruskan memilih calon menteri dari kalangan profesional, tapi dari parpol," kata Executive Director SAFEnet Damar Juniarto dalam siaran pers, Rabu (23/10).

Meski begitu, Johnny Plate juga merupakan pengusaha. "Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim, tetapi SAFEnet mencatat Menteri Kominfo yang baru ini memiliki keberpihakan pada isu-isu media dan kebebasan berekspresi," kata dia.

(Baca: Belasan Tokoh Potensial Jadi Wajah Baru di Kabinet Jokowi)

SAFEnet menilai, kembalinya jatah kursi Menteri Kominfo ke parpol menunjukkan arah gerak Kemterian Kominfo ke depan perlu diawasi. Utamanya, terkait banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Johnny Plate.

Setidaknya ada sembilan isu yang perlu segera diatasi Plate. Pertama, mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua, terbitkan UU perlindungan data pribadi. Ketiga, setop pemadaman internet.

Keempat, memperjelas mekanisme penapisan internet. Kelima, perbaiki isi pasal 26 UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk sensor. Keenam, menyusun UU Keamanan Siber yang menghormati keamanan individu.

Ketujuh, perbaiki upaya penanggulangan hoaks dengan melibatkan multi-stakeholders. Kedelaapn, menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lewat daring secara serius. Terakhir, memperbaiki UU Penyiaran agar menjaga tetap demokratis dan independen.

Ia berharap, Menteri Kominfo yang baru ini siap mengatasi sembilan isu tersebut. "Siap mengemban dan memperbaiki kondisi hak-hak digital di Indonesia," kata dia.

(Baca: Asosiasi E-Commerce Tanggapi Kabar Bisnis Digital Diurus Johnny Plate)

Sedangkan Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menilai, menteri dalam kabinet baru Presiden Jokowi terkait bisnis digital idealnya yang memahami industri ini.

Namun, Ignatius menilai menteri yang mengatur ekonomi digital dari kalangan politikus ataupun profesional semestinya tidak menjadi persoalan. “Tapi, idealnya yang mengerti industri ini. Entah pernah punya kepemilikan atau ya tahu ‘dalam-dalamnya’ ekonomi digital,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (22/10) malam.

Meski begitu, menurutnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2014-2019 Rudiantara cukup sukses mengatur kebijakan terkait bisnis digital. Padahal, Rudiantara merupakan professional di bidang telekomunikasi. “Hasilnya baik-baik saja, sejauh ini,” kata dia.

Ignatius menilai, sosok pemimpin yang mengatur kebijakan terkait bisnis digital harus terbuka terhadap masukan para pelaku usaha. “Yang bahaya kalau (para pemain di industri ini) tidak dirangkul,” katanya.

(Baca: Umumkan Kabinet Baru, Jokowi: Menteri Jangan Korupsi)

 

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan