Perubahan Anggaran Kementerian Nomenklatur Baru Rampung Dua Pekan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan masa transisi sejumlah kementerian yang nomenklaturnya berubah bisa selesai dalam waktu dua pekan. Hal ini dilakukan agar dirinya dapat menyesuaikan kembali anggaran yang akan diberikan kepada sejumlah kementerian tersebut.
Dengan demikian, menurut dia, kementerian yang nomenklaturnya berubah dapat menggunakan anggaran mereka tepat waktu. "Sehingga tidak terjadi delay atau perlambatan di dalam penggunaan anggarannya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).
Selain itu, transisi sejumlah kementerian yang nomenklaturnya berubah perlu segera dilakukan mengingat Presiden Joko Widodo bakal menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kementerian/lembaga pada 15 November 2019. Jokowi bakal melakukan hal serupa untuk buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020.
Jika transisi tak dilakukan secepatnya, maka sulit untuk menerapkan rencana tersebut. "Oleh karena itu, adanya perubahan ini juga untuk diselesaikan dalam waktu dua pekan," kata Sri Mulyani.
(Baca: Tiga Kementerian Baru dalam Kabinet Jokowi Periode Kedua)
Meski ada perubahan nomenklatur, Sri Mulyani menyebut pihaknya tidak mengalokasikan dana tambahan atau pagu belanja kementerian. Hanya saja, pemerintah bakal mengajukan perubahan atau pergeseran anggaran antarbagian dan antarprogram berbagai kementerian tersebut.
Ia pun meminta agar kementerian yang perubahannya cukup besar bisa berkonsultasi dengan DPR. "Dalam menetapkan bagaimana perubahan itu akan dilakukan," kata Sri Mulyani.
Dalam Kabinet Indonesia Maju tercatat ada tiga kementerian dengan nomenklatur baru. Salah satu kementerian dengan nomenklatur baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Luhut hanya bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Dengan adanya nomenklatur baru, kementerian tersebut juga akan bertugas mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan investasi.
(Baca: Jadi Menkeu Periode ke-2, Sri Mulyani Fokus pada Efektivitas Belanja)
Nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju juga terlihat pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio. Kementerian ini merupakan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ada pada kabinet periode 2014-2019.
Lebih lanjut, nomenklatur baru juga terlihat pada jabatan yang diemban Bambang Brodjonegoro. Bambang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Jabatan tersebut terhitung baru karena adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebagaimana yang sebelumnya menjadi janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin ketika Pilpres 2019. Selain itu, kementerian yang dipegang Bambang tak lagi mengurusi Pendidikan Tinggi sebagaimana pada periode 2014-2019.
Adapun, kementerian lainnya masih memiliki nomenklatur yang sama sebagaimana periode lalu. Dalam Kabinet Indonesia Maju tercatat ada 34 kementerian dan 4 lembaga setingkat kementerian.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 131,2 triliun. Berikut 10 kementerian dan lembaga negara yang mendapat anggaran paling besar tahun depan.
