Kemenkeu: Defisit Anggaran Tahun Ini Diperkirakan Melebar Hingga 2,2%

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Happy Fajrian

25/10/2019, 16.08 WIB

Pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah tekanan ekonomi global agar perekonomian nasional tidak terpuruk.

defisit anggaran melebar, defisit anggaran,
Arief Kamaludin|KATADATA
Defisit anggaran tahun ini diperkirakan mencapai 2,2% dari PDB atau lebih besar dari target dalam APBN 2019 sebesar 1,87%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1,87%.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan defisit bisa melebar hingga 2,2% dari produk domestik bruto (PDB). "Pokoknya di kisaran 2-2,2% terhadap PDB sampai akhir tahun," ujar Luky dalam Konferensi Pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/10).

Luky menjelaskan melebarnya defisit anggaran diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti yang berdampak pada penerimaan negara, terutama dari sisi neraca perdagangan yang masih defisit.

Prediksi ini juga melebihi outlook defisit anggaran sebelumnya yakni sebesar 1,93% dari PDB. Meski begitu, dia menekankan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dengan hal ini karena pemerintah akan menjaga agar defisit tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam undang-undang.

(Baca: Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Sri Mulyani Terbitkan PMK)

"Pemerintah akan tetap konsisten sesuai UU keuangan negara yang membatasi defisit 3% PDB. Masih ada fleksibilitas meski tetap hati-hati dan prudent," ucap dia.

Luky menjelaskan, pelebaran defisit ini dilakukan guna menstimulus perekonomian domestik. Di tengah tekanan ekonomi global yang tak pasti, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran supaya perekonomian nasional tidak terpuruk.

Defisit Dibiayai Surat Utang Negara

Dalam rangka membiayai defisit tersebut, pemerintah salah satunya mencari pendanaan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dual-currency, yakni dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan euro. "Masing-masing sebesar US$ 1 miliar untuk tenor 30 tahun dan € 1 miliar untuk tenor 12 tahun," kata Luky.

Luky pun menjelaskan bahwa penerbitan SUN dual-currency ini dilaksanakan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil, menjaga kecukupan likuiditas dalam negeri, serta respon positif atas pelaksanaan pelantikan Presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

(Baca: Defisit Anggaran Agustus 2019 Membengkak Capai Rp 199 Triliun)

Transaksi kali ini merupakan penerbitan SUN dengan format SEC-Registered Shelf yang keempat kalinya untuk seri SUN valuta asing (valas) berdenominasi dolar AS atau biasa disebut USD Bonds dan yang ketiga kalinya untuk SUN valas dengan mata uang euro atau Euro Bonds.

Menurut Luky, transaksi SUN dalam mata uang dolar AS bertenor 30 tahun kali ini menjadi penerbitan dengan imbal hasil dan spread terendah sepanjang sejarah penerbitan USD Bonds bertenor 30 tahun. Yield terendah pada penerbitan sebelumnya yaitu pada Desember 2017 sebesar 4,4% dan spread 63,3 bps.

Sementara itu, pada penerbitan kali ini, imbal hasilnya turun menjadi sebesar 3,75%. Spread over US Treasury terendah untuk tenor 30 tahun sebesar 150,7 bps.

(Baca: APBN 2020 Disahkan, Defisit Anggaran Dipatok Rp 307,2 Triliun)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan