Pimpin Investasi, Luhut Diharapkan Kerja Sama Baik dengan Airlangga

Rizky Alika
25 Oktober 2019, 15:14
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Apindo berharap Luhut bisa berkordinasi dengan Menteri Kordinator bidang Perekonomian Airlangga terkait investasi, terutama di sektor perindustrian dan ekspor-impor.

Presiden Joko Widodo membentuk kementerian baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani berharap Luhut bisa bekerja sama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Advertisement

Pasalnya, kebijakan yang tidak searah bisa saja terjadi bila tidak ada koordinasi. “Kalau tidak bekerja sama dengan baik, akan ada kecenderungan tinggi terhadap overlapping kebijakan,” kata Shinta kepada katadata.co.id, Rabu (25/10).

Apalagi lingkup kerja Menko Kemaritiman dan Investasi belum jelas. Selain itu, belum ada informasi mengenai kementerian yang akan dibawahi oleh Luhut.

“Kami tidak tahu bagaimana koordinasi terkait kebijakan terkait investasi, khususnya perindustrian dan eskpor-impor,”  ujar dia.

Hal tersebut dinilai menjadi “blind spot” untuk menganalisis dampak perubahan kementerian. Pengusaha juga sulit menganalisa dampak positif atau negatif adanya kementerian baru tersebut. Makanya Shinta meminta adanya klarifikasi jelas terkait korelasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenko Perekonomian.

Pada masa Kabinet Kerja, Luhut merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemenko Maritim membawahi empat kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan investasi dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Investasi terus menjadi sorotan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Indonesia tercatat berada di posisi kelima terendah di ASEAN dalam indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) 2020. Meski begitu, posisi Indonesia tetap sama seperti tahun lalu.

Hasil survei Bank Dunia terhadap 190 negara di dunia, menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. Adapun di ASEAN, hanya tiga negara yang masuk dalam peringkat 25 terbesar untuk kemudahan berbisnis.

Negara tersebut adalah Singapura yang berada di peringkat kedua dengan skor 86,2, Malaysia di peringkat 12 dengan skor 81,5, dan Thailand di peringkat 21 dengan skor 80,1. Data selengkapnya terkait kemudahan berbisnis di Indonesia dalam grafik Databoks berikut ini :

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement