Sri Mulyani Masih Kaji Anggaran Terkait Rencana Provinsi Baru di Papua

Agatha Olivia Victoria
29 Oktober 2019, 22:07
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa memastikan implikasi pemekaran provinsi baru di Papua terhadap anggaran negara.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, Menkeu Sri Mulyani di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat (23/10/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa memastikan implikasi pemekaran provinsi baru di Papua terhadap anggaran negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan pemekaran provinsi baru di Papua, yang nantinya bernama Papua Selatan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa memastikan implikasi kebijakan itu terhadap anggaran negara.

"Karena masih ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukung anggaran terlebih dahulu," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).

Karena itu, ia belum bisa memberikan gambaran terkait besaran anggaran untuk pemekaran provinsi di Papua tersebut. Yang jelas, pembentukan provinsi baru bukan berarti seluruh pembangunannya dimulai dari nol.

Ia menilai, besaran alokasi anggarannya baru bisa diketahui jika konsep dan aturan pembentukan provinsi baru sudah rampung. Di satu sisi, pembentukan provinsi baru itu juga tidak akan menggunakan anggaran 2019. Anggaran nantinya akan didesain untuk tahun mendatang.

(Baca: Peringati Hari Sumpah Pemuda, Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa Papua)

Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan bangunan yang sudah ada sebelumnya untuk kantor pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran. "Semuanya tidak harus baru. Gedung pemerintah dan lainnya bisa menggunakan yang ada dulu," kata dia.

Rencana pembentukan provinsi baru di Papua ini muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke wilayah tersebut. Saat itu, Jokowi meresmikan Jembatan Youtefa.

Jembatan ini menjadi jembatan tipe pelengkung baja terpanjang di Papua yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Pembangunan jembatan di atas Teluk Youtefa itu memakan waktu empat tahun, dimulai sejak 9 Mei 2015. Anggarannya mencapai Rp 1,8 triliun.

(Baca: Jokowi Percepat Rehabilitasi Infrastruktur di Wamena Pasca-Kerusuhan)

Proyek pembangunan Jembatan Youtefa merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura menyelesaikan pembangunan jalan pendekat sisi Hamadi sepanjang 320 meter.

Sedangkan Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan dan pemasangan bentang utama jembatan sepanjang 433 meter, konstruksi jembatan pendekat sisi Holtekamp 600 meter, dan jalan 9.950 meter.

Pembangunannya dikerjakan oleh konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya. Dengan diresmikannya Jembatan Youtefa, perjalanan dari Kota Jayapura menuju PLBN Skouw hanya memakan waktu 30-40 menit. Sebelum adanya jembatan, waktu perjalanan mencapai 1,5-2 jam.

(Baca: Jokowi Bakal Tindak Lanjuti Usulan Pemekaran Pegunungan Tengah Papua)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...