TNI-Polri Bakal Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Berlangsung hingga Malam

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Agustiyanti

29/10/2019, 10.57 WIB

Demonstrasi di ruang terbuka hingga malam hari dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

unjuk rasa, demonstrasi
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Aksi Demonstrasi menolak RKUHP. TNI dan Polri bakal lebih lebih tegas terhadap demonstran yang masih menggelar unjuk rasa hingga malam hari.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan, pihaknya bersama Polri  ke depan bakal bertindak lebih tegas terhadap demonstran yang masih menggelar unjuk rasa hingga malam hari. Pasalnya, unjuk rasa hingga malam hari  dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. 

“Unjuk rasa itu sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, artinya diperbolehkan. Tapi juga ada ketentuan-ketentuan ataupun larangan-larangan (dalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012), seperti contoh batas waktu,” kata Eko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, unjuk rasa di ruang terbuka dibatasi antara pukul 06.00-18.00 WIB. Sementara itu, aksi unjuk rasa di ruang tertutup dibatasi antara pukul 06.00-22.00 WIB.

(Baca: Demonstrasi Tak Berujung, Ekonomi Hong Kong Memasuki Resesi)

Ia menjelaskan, selama ini aksi unjuk rasa kerap kali berlangsung hingga malam hari. Ini terutama terlihat dari aksi demonstrasi yang digelar pada 21-23 Mei 2019 dan September 2019.

Berbagai unjuk rasa yang digelar hingga malam, menurut dia, kerap berujung kericuhan. “Artinya apakah kita ini membiarkan seperti itu kalau tidak menjadi suatu preseden yang buruk,” kata Eko.

Ia mengklaim tindakan tegas dari TNI dan Polri ke depannya dilakukan untuk menegakkan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan, ia khawatir bakal berlaku hukum rimba atau siapa yang kuat maka dia yang akan menjadi pemenang. 

“Ini berbahaya buat kehidupan kita dalam negara demokrasi,” kata Eko.

(Baca: Kemenkeu Menyesal Terlambat Asuransikan Aset Negara)

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono pun meminta agar unjuk rasa dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Gatot, unjuk rasa haruslah menghormati hak-hak kebebasan orang lain. 

Unjuk rasa pun harus menghormati nilai atau norma umum yang berlaku. Kemudian, Gatot meminta para pengunjuk rasa menjaga keamanan dan ketertiban. 

Selain itu, pengunjuk rasa harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. “Jangan sampai penyampaian unjuk rasa itu justru dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Konsekuensinya kita akan membubarkan itu,” kata Gatot.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan