Jokowi Sebut Tol Laut Dimonopoli Perusahaan Tertentu

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Martha Ruth Thertina

30/10/2019, 16.52 WIB

"Tol lautnya ada dan harga (barang) tetap ya buat apa?" kata Jokowi.

Jokowi, tol laut
Arief Kamaludin|Katadata
Aktifitas persiapan keberangkatan Kapal Tol Laut Logistik Natuna, di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok.

Presiden Jokowi mendapatkan keluhan atas operasional tol laut di Indonesia. Hal itu lantaran pengiriman barang-barang melalui tol laut dimonopoli perusahaan tertentu. Alhasil, perusahaan yang dimaksud menjadi penentu harga barang.

"Akhir-akhir ini rute-rute (tol laut) yang ada ini (pengiriman) barang-barangnya dikuasai swasta," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).

(Baca: Ekonomi Digital Membesar, Ini Strategi Kominfo Dorong Layanan Logistik)

Ia mengatakan, monopoli perusahaan tertentu tersebut membuat tujuan pembangunan tol laut menjadi tidak tercapai. Di masa awalnya, Jokowi mengklaim tol laut dapat menurunkan harga barang sekitar 20% sampai 30%.

Sedangkan saat ini, penurunan harga barang tidak terjadi. "Tol lautnya ada dan harganya tetap ya buat apa? Tol laut dibangun untuk menurunkan biaya logistik," kata dia.

Jokowi meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Ia pun menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menempatkan BUMN di sana untuk menjadi kompetitor. Dengan demikian, harga barang-barang yang dikirimkan melalui tol laut dapat kembali normal.

"Kami enggak mau harga ditentukan satu perusahaan, bergantung harga pada dia," ujarnya.

(Baca: Jokowi Perintahkan Kebut Perjanjian Dagang demi Dongkrak Ekspor)

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan aspirasi masyarakat untuk penambahan frekuensi kapal pengirim barang dan rute tol laut. Hingga Oktober 2019, sudah ada 18 rute di tol laut. Angka ini bertambah signifikan jika dibandingkan pada tiga tahun lalu yang hanya sebanyak enam trayek.

Sebanyak 138 kapal melayani rute trayek subsidi. Rinciannya, 19 kapal tol laut, 113 kapal perintis, dan enam kapal ternak. Ada pula 26 kapal PT Pelni yang mendapat tugas mengangkut penumpang dengan skema public service obligation (PSO).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan