Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun Hingga 6,5%-7% pada 2024
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun hingga mencapai 6,5%-7% pada 2024. Target ini merupakan salah satu indikator pemerintah dalam mendorong kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan tingkat kemiskinan turun tahun ini sebesar 8,5%-9%. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 mencatatkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41%.
"Kemudian pada 2020 target optimistisnya 8,5%, target pesimistisnya 9%," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).
Laporan Bank Dunia yang bertajuk “Mewujudkan Potensi Perkotaan di Indonesia” menyebutkan tingkat kemiskinan dan rentan kemiskinan tertinggi berada di perdesaan nonmetro. Tingkat kemiskinan di perdesaan nonmetro sebesar 14,6%, sedangkan masyarakat yang mengalami rentan kemiskinan mencapai 27,9%.
Angka kemiskinan tertinggi selanjutnya terdapat di perkotaan nonmetro, yaitu tingkat kemiskinan sebesar 11,4% dan rentan kemiskinan sebesar 26,1%. Selengkapnya terkait data kemiskinan di Indonesia dalam grafik Databoks berikut ini :
(Baca: Resmi Dilantik, Jokowi Optimistis Indonesia Jadi Negara Maju di 2045)
Selain angka kemiskinan, pemerintah juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat hingga mencapai 75,54 pada 2024. BPS mencatat IPM Indonesia pada 2018 sebesar 71,39.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan IPM Indonesia berada di level 71,98. "Tahun 2020 kita harapkan IPM sebesar 72,51," kata Muhadjir.
Adapun tingkat ketimpangan di Indonesia dalam lima tahun mendatang ditargetkan berkisar di angka 0,370-0,374. BPS mencatat tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia berada di level 0,382 pada Maret 2019.
Pemerintah sendiri menargetkan tingkat ketimpangan tahun ini dapat ditekan di level 0,380-0,385. "Pada 2020, target kita 0,375-0,380," kata Muhadjir.
Di sisi lain, pemerintah menyasar angka stunting di angka 27% pada 2019. Pada 2025, pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia bisa turun di bawah 10%.
Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga terkait untuk serius menangani masalah stunting. "Memahami peta blank spot wilayah-wilayah merah yang menjadi kantong-kantong stunting di Indonesia dan itu harus ditangani terpadu melibatkan seluruh kementerian," ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan Jokowi meminta para menteri di bawah Kemenko PMK dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat berbagai persoalan yang ada. Jokowi, kata dia, meminta agar para menteri tak hanya melihat Indonesia dengan kaca mata Jakarta saja.
Hal ini dilakukan agar para menteri tahu bahwa persoalan yang ada begitu heterogen. "Sehingga tidak mungkin ada satu pola yang bisa diterapkan mencakup seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
