Ahok dan Anies Berseteru, Buntut Anggaran Janggal di APBD Jakarta

Penulis: Yuliawati

1/11/2019, 06.00 WIB

Ahok memaparkan pentingnya anggaran diunggah sejak masih rancangan agar publik bisa mengoreksi.

Anies, Ahok, anggaran janggal APBD
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Anies Baswedan merespons penemuan anggaran janggal di APBD 2020 dengan menyalahkan sistem warisan penganggaran elektronik di era Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling silang pendapat mengenai sistem penganggaran Pemprov DKI Jakarta. Ahok tidak tinggal diam ketika Anies menyudutkan sistem anggaran elektronik warisan dirinya saat memimpin DKI Jakarta.

Ahok memaparkan pentingnya anggaran diunggah ke laman web apbd.jakarta.go.id sejak masih rancangan agar publik bisa mengoreksi berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 

"Itu (dokumen anggaran diunggah) sejak rancangan seingat aku. Sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," kata Basuki saat dihubungi, Kamis (31/10).

(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)

Ahok menyatakan, telah menjelaskan soal sistem penganggaran yang ia terapkan selama memimpin Jakarta dalam buku berjudul "Kebijakan Ahok" yang dia tulis ketika harus berada di Mako Brimob karena kasus penistaan agama.

Rancangan APBD Jakarta belakangan menjadi sorotan karena nilainya yang janggal. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana menemukan anggaran pembelian lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar dan pengadaan bolpoin mencapai Rp 123 miliar dalam rancangan APBD 2020.

Menjawab sorotan ini, Anies malah melempar persoalan dengan menyalahkan sistem "warisan" penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan sejak era Ahok. Dia menyatakan sistem yang berlaku tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.

(Baca: Megawati Singgung Kasus Ahok di Kongres PDIP)

"Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Tak hanya anggaran lem aibon dan bolpoin yang janggal. PSI juga menyoroti beberapa anggaran yang janggal yakni pengajuan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp 73 miliar, pengadaan cat senilai Rp 61 miliar, anggaran antivirus Rp 12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp 5 miliar.

(Baca: Berikan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Salahkan Pergub 2016 Buatan Ahok)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan