Hadiri Pleno KTT ASEAN, Jokowi Harap Situasi di Rakhine Segera Normal

Penulis: Rizky Alika

Editor: Happy Fajrian

3/11/2019, 10.48 WIB

Presiden juga mengatakan bahwa INdonesia siap untuk memberikan kontribusi.

ktt asean, asean summit, jokowi, negara bagian rakhine, rakhine
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suasana pengamanan KTT ASEAN ke-35 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (2/9/2019). Pada sesi pleno KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dapat segera pulih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada upaya pemulihan situasi dan keamanan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dia berharap agar situasi di daerah tersebut dapat mengalami kemajuan yang berarti.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menghadiri sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN Summit ke 35 di Bangkok, Thailand. "Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal," kata Jokowi kepada para pemimpin negara ASEAN, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (3/11).

Dia berharap upaya pemulangan pengungsi di Negara Bagian Rakhine secara sukarela, aman, dan bermartabat untuk terus diupayakan oleh para pemimpin ASEAN.  Hal ini pun disepakati oleh para pemimpin ASEAN yang hadir.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut menemani Presiden mengatakan bahwa Jokowi menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan saat berbicara di sesi pleno tersebut. Pertama, Jokowi memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar.

(Baca: Libatkan 16 Negara, Finalisasi Perjanjian RCEP Tunggu India)

"Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul trust,” kata Retno. Kepercayaan tersebut, lanjutnya, akan sangat besar artinya bagi persiapan pemulangan pemungsi secara aman.

Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung pendirian satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan Indonesia siap untuk berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja. Pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN tersebut juga disepakati oleh para pemimpin ASEAN.

Selanjutnya, Indonesia mengharapkan prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam "2nd Technical Working Group" antara ASEAN dan Myanmar pada Oktober lalu, dapat segera dijalankan. "Jokowi mengatakan, Indonesia juga siap memberikan konstribusi,” ujar Retno.

(Baca: Pemimpin ASEAN Sepakat Kerja Sama Ekonomi RCEP Rampung Akhir 2019)

Konflik di Rakhine State bermula pada 2012 lalu ketika terjadi pertikaian antara etnis Rakhine yang beragama Budha dengan etnis Rohingya yang beragama Islam. Konflik tersebut terus berkembang hingga saat ini dengan meningkatnya aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Antara 2016-2017 terjadi serangan terhadap etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar. Menurut data United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs, serangkaian aksi kekerasan di negara bagian Rakhine telah memaksa 128.000 warga mengungsi.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan