Revisi UU Berlaku, KPK Bisa Dikuasai Jokowi dan Partai Pendukungnya
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikuasai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai pendukungnya. Hal ini seiring dengan berlakunya revisi Undang-Undang KPK.
"Presiden bisa mengendalikan arah KPK, dan siapapun yang bisa masuk ke (koneksi) Presiden juga menikmati relasi kekuasaan KPK, termasuk partai pendukung," kata dia di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11).
Terlebih lagi, pimpinan KPK ditunjuk oleh panitia seleksi (pansel) yang merupakan bentukan Presiden. Kemudian, Dewan Pengawas KPK juga ditunjuk langsung oleh Presiden. Ia pun menilai, Dewan Pengawas yang akan ditunjuk memiliki relasi kekuasaan dengan Presiden.
(Baca: Perppu KPK Tunggu Uji Materi MK, Ahli Hukum: Argumen Jokowi Sesat)
Asfinawati menilai, keberadaan Dewan Pengawas sangat politis. Menurutnya, fungsi Dewan Pengawas sudah tidak relevan dengan namanya. Sebab, Dewan Pengawas diberikan mandat untuk mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
Dalam Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi, komisi antirasuah tersebut harus mengantongi izin penyadapan secara tertulis dari Dewan Pengawas. Keputusan Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin akan berlangsung dalam 1×24 jam sejak permohonan diterima.
