Mirip Lem Aibon, Biaya Konsultan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Penulis: Ameidyo Daud

4/11/2019, 17.31 WIB

Biaya langsung bagi personel tenaga ahli, fasilitator dan surveyor menyumbang porsi terbesar yakni Rp 475, 8 juta.

Anggaran DKI Jakarta, Jakarta, DPRD DKI, Kampung Kumuh.
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerjakan proyek perbaikan turap di Kali Cabang Tengah, Jagakarsa, Jakarta, Senin (4/11/2019). DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh yang mencapai Rp 556 juta hanya untuk satu Rukun Warga (RW).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menyoroti  janggalnya kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Setelah terungkapnya anggaran janggal lem aibon, DPRD menyoroti anggaran konsultan penataan kampung kumuh yang mencapai Rp 556 juta hanya untuk satu Rukun Warga (RW).

Anggaran tersebut masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Anggota Komisi D DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan meski bersifat sementara, namun dana untuk konsultan penataan kampung itu  dianggap terlalu mahal.

“Satu RW perlu Rp 556 juta, kalau 200 RW butuh berapa ?,” kata Yuke dilansir dari Antara, Senin (4/11).

(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)

Biaya langsung bagi personel tenaga ahli, fasilitator dan surveyor menyumbang porsi terbesar yakni Rp 475, 8 juta. Ada pula biaya tak langsung sebesar Rp 29.757.030 yang digunakan untuk laporan detail engineering design (DED), sosialisasi, hingga focus group discussion (FGD).

Yuke akan meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal anggaran konsultan penataan RW ini. Apalagi dia tak melihat ada perbaikan kampung kumuh dilakukan Gubernur Anies Baswedan selama dua tahun belakangan.

“Tapi kami juga meminta Dinas Perumahan mewujudkan penataan kampung kumuh,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik juga akan meminta penjelasan ihwal anggaran konsultan itu kepada Dinas Perumahan. Apalagi menurutnya biaya ini berkaitan erat dengan besar kecilnya nilai proyek pembenahan pemukiman kumuh.

“Konsultan itu rumus biayanya 2% dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta, berapa usulan pembangunannya,” kata Taufik.

(Baca: Anies Ditinggalkan Dua Pejabat di Tengah Sorotan Anggaran Janggal APBD)

Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menemukan usulan anggaran pengadaan lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar dalam. Selain itu Fraksi PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin senilai Rp 123 miliar.

 "Kami juga menemukan adanya sejumlah anggaran janggal lain dalam APBD DKI Jakarta 2020," kata anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana beberapa hari lalu.

Namun, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefullah menyatakan tidak akan ada pengadaan lem aibon. Saefullah mengatakan anak buahnya keliru dalam memasukkan mata anggaran. Dia menyebut anggaran itu harusnya masuk ke dalam Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sekolah.

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan