Pemerintah Wajibkan Friendster hingga Path Musnahkan Data Pengguna
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan perusahaan media sosial atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang sudah tak lagi beroperasi seperti Friendster hingga Path wajib memusnahkan data-data pengguna. Hal tersebut sejalan dengan aturan pemerintah dalam melindungi data masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), PSE wajib memusnahkan data pelanggan. "Nanti kalau terkait kondisi perusahaan bangkrut, itu harus ada, otomatis, selain dia ada kewajiban retensi, dia harus menghapus," ujar Semuel saat konferensi pers Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di kantornya, Jakarta, Senin (4/11).
Lebih lanjut Semuel menegaskan data pengguna tidak boleh diperjualbelikan baik oleh PES maupun perusahaan big data. Sebab, untuk memperoleh data pribadi pengguna harus ada dasar hukum (legal basis) yang harus ditempuh. "Data saya diambil oleh orang lain, saya bisa tuntut," katanya.
Dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, pemerintah sebenarnya telah mengatur agar semua perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftar ke pemerintah untuk mengetahui data-data yang dipergunakan. Perusahaan juga wajib membuat data center di dalam negeri untuk menyimpan data yang terkait sektor publik.
Dalam pasal 90 hingga 99 pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi, melindungi penyalahgunaan data, melakukan pencegahan penyebarluasan dokumen yang dilarang dengan pemutusan akes informasi, hingga menetapkan instansi mana saja yang memiliki data wajib dilindungi. Pemerintah juga menetapkan sanksi atas pelanggaran dari aturan ini, yaitu teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik.
Ke depannya, pemerintah bakal membuat aturan yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah merevisi Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik untuk melindungi data masyarakat.
(Baca: Platform Transaksi Digital Wajib Terdaftar & Data Center di Indonesia)
Di sisi lain, dengan adanya aturan terkait PSTE, maka pemerintah memiliki data untuk memastikan perusahaan digital membayar pajak. "Dari pendataan (perusahaan yang mendaftar ke pemerintah), kami tahu siapa saja yang beroperasi di Indonesia, layanan apa yang mereka lakukan, dan mereka harus membayar PPN (penerimaan pajak pertambahan nilai)," ujar Semuel.
Apalagi pemerintah bakal merevisi rancangan undang-undang (RUU) perpajakan. Rencananya, pajak atas perdagangan elektronik akan menjadi salah satu poin yang diatur dalam rancangan undang-undang (RUU) perpajakan.
Dalam hal perpajakan ini, Semuel melanjutkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertindak sebagai penyedia hal-hal teknis seputar alat ukur pajak, sedangkan Kemenkominfo bertindak sebagai penyedia ekosistem PSE.
"Jadi kalau ada perusahaan yang melanggar, akan kami tutup. Tidak usah beroperasi lagi, itu mekanisme dari kami," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memproyeksi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor digital, seperti Google dan Facebook dapat mencapai Rp 27 triliun pada 2025. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat total konsumsi jasa dan barang tak berwujud dari luar negeri terus meningkat.
Pada 2018, angkanya bahkan mencapai Rp 93 triliun. Pada 2025 diproyeksi nilainya bisa mencapai Rp 277 triliun, sehingga negara berpotensi mendapatkan PPN sebesar Rp 27 triliun.
(Baca: Suryo Utomo Dirjen Pajak, Sri Mulyani Berpesan Soal Ekonomi Digital)
