Periksa Kasus Suap Migas, KPK Panggil Mantan Bos Petral

Penulis: Ratna Iskana

5/11/2019, 12.04 WIB

Tersangka Bambang diduga menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar AS atas bantuan yang diberikannya kepada pihak KERNEL OIL.

KPK, Migas
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA
Ilustrasi, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. KPK bakal memeriksai mantan bos Pertamina Energy Trading Ltd. Bambang Irianto dalam kasus suap migas pada Selasa (5/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto (BTO) pada hari ini, Selasa (5/11). KPK akan memeriksa Bambang dalam kasus suap migas.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap BTO sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip dari Antara (5/11).

KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Selasa (10/9). Bambang Irianto pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) sebelum digantikan oleh Totok Nugroho pada 2015. Gaji bos Petral kala itu dipatok sebesar 44.000 dolar Singapura. Sedangkan uang pensiun sebesar 1,19 juta dolar Singapura.

Sebelum menjabat sebagai Bos Petral, Bambang meniti karier di Pertamina. Pada 2008, Bambang tercatat bekerja di Pertamina Pusat. Kemudian pada 6 Mei 2009, Bambang menduduki posisi Vice President (VP) Marketing Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).

Karier Bambang terus melesat di tahun yang sama, dia berhasil mendapat promosi menjadi Managing Director PES hingga 2013. Sampai akhirnya menduduki posisi Bos Petral hingga 2015.

(Baca: Bambang Irianto, Pejabat Karier Pertamina yang Berakhir Jadi Tersangka)

Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Perusahaan tersebut dibekukan sejak Mei 2015 lalu. Keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Tim yang dikomandoi Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri itu menemukan beberapa kejanggalan dalam tender yang dilakukan Petral. Sedangkan dari hasil audit Petral dari Januari 2012 hingga Mei 2015, hanya menemukan penyimpangan dalam proses operasional perusahaan.

Masalah bermula dari perubahan kebijakan pimpinan Pertamina pada 2012 yang menetapkan pembelian minyak mentah dan produk minyak secara langsung dari perusahaan migas nasional (NOC) dan pemilik kilang. Kebijakan itu menimbulkan potensi inefisiensi dari sisi nilai dan volume.

Potensi inefisiensi terjadi karena penambahan rantai suplai sehingga harga menjadi lebih mahal. Selain nama Bambang, ada juga empat nama lainnya yang sempat disebut dalam investigasi kasus Petral, yakni Agus Bahtiar, Mulyono, Khairul Rahmat, dan Tafkir. Keempat orang tersebut memegang jabatan sebagai manajer di Petral.

(Baca: Pasca Tutup Petral, Pertamina Buka Lagi Kantor Pemasaran di Singapura)

Dalam waktu empat tahun sejak 2015, KPK akhirnya mengungkapkan tersangka kasus mafia migas. Bambang disinyalir menerima aliran dana US$ 2,9 juta dari Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan minyak mentah kepada PES di Singapura.

Atas tuduhan itu, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara dimulai saat Bambang yang menjadi VP Marketing PES pada 2009 membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan minyak mentah. Dia diduga menerima uang dari rekening bank di luar negeri.

Pertemuan Bambang dengan Kernel Oil dilakukan sejak dirinya berkantor di kantor pusat Pertamina tahun 2008. Untuk menampung penerimaan, KPK menyebut Bambang mendirikan SIAM Group Holding yang berkedudukan di British Virgin Island.

(Baca: Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat)

PES seharusnya mengikuti aturan main pengadaan yang telah ditetapkan Pertamina selaku induk yakni rekanan masuk Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT). Namun Bambang Bersama pejabat PES malah menentukan sendiri rekanan tender.

Salah satunya perusahaan minyak yang diundangnya adalah Emirates National Oil Company (ENOC). KPK menduga ENOC merupakan kamuflase yang digunakan Kernel Oil.

KPK telah memulai penyelidikan kasus ini sejak Juni 2014. Pemeriksaan dilakukan terhadap 53 orang saksi dan mempelajari dokumen dari berbagai negara. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di beberapa lokasi pada 5 dan 6 September. KPK juga telah menyita dokumen pengadaan dan data-data aset.

(Baca: KPK Tetapkan Mantan Bos Petral Sebagai Tersangka Suap Migas)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan