Barter dengan 2 Kebijakan, RI Segera Kantongi Insentif Ekspor dari AS

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ekarina

6/11/2019, 21.39 WIB

Airlangga mengatakan, kajian GSP sudah mencapai 80% dan segera difinalisasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap negosiasi fasilitas tarif preferensial umum (Generalized Systems of Preference/GSP) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia rampung pada Desember. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

"Nanti kami akan kirim tim pada Desember sehingga bisa diselesaikan sebelum Natal," kata dia di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11).

Airlangga mengatakan, kajian GSP sudah mencapai 80% dan segera difinalisasi. Namun, kajian GSP tersebut masih menunggu revisi sejumlah Undang-Undang melalui skema Omnibus Law.

Airlangga mengungkapkan, pemerintah akan mempermudah permintaan AS, terkait pelonggaran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan pengadaan pusat data. Adapun kebijakan pelonggaran GPN kerap disebut sebagai salah satu negosiasi yang dilakukan AS agar Indonesia kembali memperoleh insentif tarif GSP. 

(Baca: AS Lobi Pemerintah, Visa dan Mastercard Dapat Kelonggaran GPN?)

Kebijakan GPN kerap disorot pemerintah AS karena dinilai sebagai bentuk pembatasan akses pasar (market access) bagi perusahaan Negeri Paman Sam.

Karenanya, pemerintah menyatakan akan membahas hal tersebut dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah juga, menurut Airlangga telah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pusat data.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mengatakan akan merevisi PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut akan memperbolehkan penempatan data center di luar negeri.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengungkapkan, AS meminta pelonggaran aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait asuransi dan pembatasan kepemilikan asing.

"Namun AS tidak spesifik menyatakan permintaan itu harus selesai. Mereka hanya menyebutkan perlu segera diselesaikan (kajian GSP)," ujar dia di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian.

(Baca: Bertemu Mendag AS, Jokowi Bidik Perdagangan RI Tembus Rp 842 T di 2024)

Terkait pertemuannya dengan sejumlah pejabat di Indonesia siang tadi, Wilbur Ross mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi konstruktif terkait pemberian fasilitas GSP untuk Indonesia. Ia juga telah menyepakati untuk berdiskusi secara intens dengan Indonesia beberapa waktu ke depan.

Diskusi akan dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah antara Perwakilan Perdagangan AS (United State Trade Representative/USTR) dan perwakilan dari pemerintah Indonesia. "Kami percaya diri persoalan ini bisa cepat diselesaikan," katanya.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan