Ombudsman Terima 2.000 Aduan dari Seleksi CPNS 2018
Ombudsman telah menerima 2 ribu aduan dari masyarakat mengenai seleksi Calon Pegawai Negari Sipil atau CPNS sepanjang 2018. Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan, salah satu aduan tersebut yaitu mengenai perbedaan nama jurusan kuliah yang berakibat pada penolakan calon peserta seleksi.
"Misalnya jurusan administrasi negara, tapi disebutnya administrasi publik. Beda nama saja, beda nomenklatur jurusan, itu yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini bisa merugikan pendaftar," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11).
Selain itu, ia juga menerima laporan bahwa layanan pengaduan di setiap instansi tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya, peserta seleksi hanya dapat mengadu tanpa mendapatkan respons hingga proses seleksi berakhir.
Semestinya, layanan pengaduan tersebut dapat bersifat komprehensif (ad hoc). Selain itu, layanan pengaduan harus fokus dalam melayani pengaduan.
(Baca: Ombudsman Panggil Kemendikbud dan Kemenpan RB Bahas Seleksi CPNS)
Aduan lainnya yaitu panitia seleksi tidak mencantumkan syarat pendaftar penghulu hanya diperbolehkan bagi laki-laki. Akibatnya, pendaftar perempuan yang terlanjur memilih profesi tersebut tidak bisa membatalkan pilihannya dan mengganti dengan profesi lain.
Kemudian, Ombudsman juga mendapatkan aduan keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagai contoh, terdapat gedung yang ambruk saat digunakan untuk pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun lalu.
Masalah lainnya, Ombudsman menerima laporan adanya kementerian yang menyelenggarakan tes seleksi CPNS yang berlangsung dari pagi hingga pagi berikutnya. "Ini tidak boleh terjadi lagi," kata dia.
