Luhut Minta BPKP Mengaudit Keuangan Hasil Kongsian Sriwijaya - Garuda

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ameidyo Daud

7/11/2019, 20.08 WIB

Luhut mengatakan audit dilakukan BPKP untuk melihat utang yang dimiliki Sriwijaya selama ini.

Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Luhut Panjaitan, Audit BPKP
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hari Kamis (7/11) mengatakan mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan dilibatkan dalam penyelesaian kisruh PT Sriwijaya Air dengan PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA). Nantinya, BPKP bakal melakukan audit atas keuangan Sriwijaya setelah bekerja sama dengan Garuda.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan dilibatkan dalam penyelesaian kisruh PT Sriwijaya Air dengan PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA). Nantinya, BPKP bakal melakukan audit atas keuangan Sriwijaya setelah bekerja sama dengan Garuda.

Luhut hari Kamis (7/11) sore sempat menggelar rapat membahas polemik dua maskapai ini bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kuasa hukum sekaligus pemegang saham Sriwijaya, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan audit dilakukan untuk melihat utang yang dimiliki Sriwijaya selama ini. BPKP akan melakukan audit selama 7 hingga 10 hari ke depan.

"Karena ada yang punya utang sana, utang sini. Teknis lah," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).

Sedangkan, perjanjian kerja sama antara Sriwijaya dan Garuda sementara ini dilanjutkan hingga tiga bulan ke depan. Dalam rentang waktu itu, perjanjian antarkedua maskapai bakal direvisi.  "Tadi kami sudah sepakat (kelanjutan perjanjian kerja sama) ditandatangani selama tiga bulan ke depan," kata Luhut.

Yusril menjelaskan audit BPKP dilakukan karena Sriwijaya merasa perjanjian kerja sama dengan Garuda malah membuat utang semakin membengkak karena inefisiensi. Yusril mencontohkan, upaya perawatan pesawat yang biasanya dilakukan oleh Sriwijaya saat ini dikerjakan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF). Itu membuat biaya yang dikeluarkan Sriwijaya menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. 

Sriwijaya juga selama ini memiliki asrama untuk menampung kru pesawat. Hanya saja, lewat kerja sama tersebut, para personel malah dipindahkan ke hotel. “Menurut persepsi Sriwijaya, utang bukannya berkurang malah membengkak selama di-manage oleh Garuda," kata Yusril.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hasil audit BPKP nantinya akan dijadikan dasar bagi kedua belah pihak untuk mengambil keputusan terkait kelanjutan kerja sama. "Untuk menetapkan ketentuan yang akan diberlakukan," kata Budi.

Kabar pecah kongsi dua maskapai mencuat setelah beredarnya pernyataan tertulis yang mengatasnamakan Direktur Garuda Indonesia Iwan Joeniarto. Isinya, pengumuman bahwa Sriwijaya bukan lagi bagian dari Garuda. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Citilink Indonesia yang merupakan anak usaha Garuda dan Grup Sriwijaya belum sepakat terkait beberapa hal.

"Dengan berat hati kami menyampaikan bahwa Sriwijaya melanjutkan bisnisnya sendiri,” demikian tertulis.

 

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan