Menko Airlangga Siapkan 15 Jurus Tangkal Perlambatan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun 15 program prioritas yang bakal mulai digulirkan dalam enam bulan ke depan. Program-program tersebut diharapkan dapat mendorong ekonomi di tengah perlambatan dunia.
"Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartartodia di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).
Program prioritas tersebut antara lain program mandatori B30, perbaikan ekosistem Ketenagakerjaan, jaminan produk halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, serta Undang-Undang Perpajakan, dan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Kemudian perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan kartu prakerja, pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batu bara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery, dan omnibus law cipta kerja.
Program-program tersebut mengangkat tema "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing" dengan empat kelompok program yang disasar. Salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth).
(Baca: Data Pertumbuhan Ekonomi Diragukan, BPS: Kami Dicek IMF dan Bank Dunia)
Kemudian program lainnya, meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainibilty), dan meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness).
Para kementerian di bawah Kemenko Perekonomian pun akan menindaklanjuti program-program tersebut. Rapat koordinasi lanjutan untuk membahas program-program itu pun akan digelar dalam 10 hari ke depan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, penyusunan program-program tersebut sejalan dengan visi-misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), dan nota keuangan.
