Bahlil Bidik Investasi Asing Rp 805 Triliun di 2020, Ini Strateginya
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan menarik investasi asing langsung ke Indonesia pada 2020 mencapai Rp 805 triliun. Bahlil menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) tersebut.
Salah satu strategi menarik investor dengan mempercepat perizinan di daerah. "Izin-izin terutama RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) harus dipercepat," kata Balil saat Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).
Bahlil juga akan menginventarisasi dan revisi regulasi daerah yang dianggap menghambat investasi. Setelah itu, pemerintah akan memberikan layanan prima dengan memberikan karpet merah bagi investor besar.
(Baca: Jokowi Minta Pemda Tutup Mata Meneken Izin Investasi untuk Ekspor)
Untuk itu, Bahlil meminta pemerintah daerah untuk memetakan potensi wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk memudahkan investor dalam menentukan rencana investasinya.
Pemetaan potensi wilayah, lanjut Bahlil, baru dilakukan di wilayah Sumatera dan Jawa. Sedangkan, wilayah seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua masih belum memiliki pemetaan potensi wilayah.
Saat ini, lanjut Bahlil, rencana investasi asing senilai Rp 701,1 triliun belum dapat direalisasikan. Penyebabnya berbagai macam, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga pengadaan lahan.
(Baca: BKPM Ungkap Rencana Investasi Asing Rp700 Triliun Kandas karena Aturan)
Bahlil mengatakan investasi tersebut berasal dari 21 proyek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 proyek dengan nilai Rp 480,6 triliun tengah difasilitasi oleh BKPM. Sisanya merupakan 4 mega proyek senilai Rp 226,5 triliun.
Secara rinci, investasi asing senilai Rp 264,3 triliun menghadapi kendala lahan. Perusahaan ini berada di lokasi Banten (2 perusahaan) dan Jawa Timur. Kemudian, investasi asing senilai Rp 21,3 triliun terkendala regulasi daerah. Investasi tersbut berada di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Ada pun investasi senilai Rp 190,2 triliun terkendala rekomendasi dan izin teknis di sejumlah daerah. Kemudian, Rp 1,6 triliun terkendala pada business-to-business Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rp 3,3 triliun terkendala isu lainnya, dan Rp 226,5 triliun terkendala insentif fiskal.
(Baca: Pertumbuhan Investasi Kuartal III Anjlok, Penyebabnya Kondisi Politik?)
Bank Dunia dalam laporannya yang bertajuk Weathering Growing Risks memproyeksikan pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Indonesia pada 2019 sebesar 5%. Angka ini turun dari realisasi pertumbuhan tahun lalu 6,7%. Berikut Databoks pertumbuhan investasi:
