Ketum Golkar Minta Ahok Mundur dari PDIP jika Jabat Komisaris BUMN

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ratna Iskana

14/11/2019, 17.51 WIB

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan banyak tokoh dari partainya yang mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai komisaris di BUMN.

Airlangga Hartarto, Golkar, Ahok, PDIP, BUMN
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Airlangga meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDIP jika menjabat komisaris di BUMN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menempati posisi komisaris di salah satu BUMN. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar itu pun menyarankan Ahok mengundurkan diri dari PDIP.

Sebab, komisaris BUMN nantinya juga terlibat dalam mengelola dana perusahaan pelat merah. Dia pun mengatakan banyak tokoh dari partainya yang mengundurkan diri ketika ditunjuk sebagai komisaris di BUMN.

"Di saat bersamaan (menjabat komisaris BUMN), mereka mundur dari DPP," kata Airlangga saat menghadiri Rapimnas Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan terpilihnya Ahok sebagai komisaris BUMN merupakan hal yang wajar. Sebab, Ahok dianggap sebagai seorang yang profesional.

"Posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat. Jadi itu bukan suatu yang aneh," kata Airlangga 

(Baca: Jokowi Sebut Ahok Berpeluang Jabat Direksi atau Komisaris BUMN)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku menawarkan Ahok sebagai petinggi di perusahaan plat merah karean butuh figur yang bisa jadi pendobrak di BUMN. "Kami harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11) dilansir dari Antara.

Erick menyebut salah satu alasan dipilihnya figur pendobrak yakni untuk untuk menekan impor energi. Selain itu, membuka lapangan kerja dengan cara bermitra dengan pihak lain.

Biarpun begitu, dia belum menjelaskan posisi yang akan ditempati Ahok. Dia pun enggan menjawab peluang Ahok dalam memimpin BUMN energi. "Belum tahu, nanti kita lihat," katanya.

(Baca: Nama Ahok Mencuat, Pernahkah BUMN Strategis Dipimpin Dirut Non-Teknis?)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Ahok dalam proses seleksi untuk menduduki jabatan di salah satu BUMN. Proses seleksi tersebut dilaksanakan oleh Tim Penilai Akhir dan ditargetkan selesai paling lambat selesai awal 2019.

Jokowi mengatakan penunjukkan Ahok untuk memimpin BUMN karena kinerjanya dianggap baik. Jokowi mengetahui kinerja Ahok karena pernah menjadi mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi.

Ahok disebut-sebut bakal memimpin BUMN di bidang energi. Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tengah mengalami kekosongan jabatan direktur utama.  Di sisi lain, Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan. Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.

Selain dua BUMN energi tersebut, dua BUMN finansial juga mengalami kekosongan posisi dirut yakni Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN). Posisi dirut Induk BUMN tambang Mind.id (Inalum) juga kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang diplot menjadi wakil menteri BUMN.

(Baca: Peluang Ahok Pimpin BUMN Energi Tuai Pro dan Kontra)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan