Dikritik Puan, Moeldoko Sebut Rencana Jokowi Tambah Wamen Bisa Berubah

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ameidyo Daud Nasution

15/11/2019, 14.10 WIB

Ketua DPR Puan Maharani menilai banyaknya wamen berpotensi menjadikan kerja pemerintah tak efisien.

Enam wakil menteri, Moeldoko, Puan kritik wamen
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Moeldoko mengatakan rencana penambahan enam wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju masih bisa berubah.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan rencana penambahan enam wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju masih bisa berubah. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum mengambil keputusan soal tambahan personel kabinet ini.

Wacana penambahan enam wamen ini mendapatkan kritik dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan menilai banyaknya pembantu menteri berpotensi menjadikan kerja pemerintah tak efisien.

“Ya baru rencana, bisa berubah. Namanya juga rencana,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11).

(Baca: Kabar Jokowi Tambah 6 Wamen, Istana: Ada Wamendikbud & Wakil Panglima)

Sebelumnya Moeldoko menyebut Kepala Negara tengah menjaring nama-nama untuk menduduki posisi enam wamen. “Itu rencana, tapi saya belum bisa pastikan," kata Moeldoko akhir pekan lalu.

Juru bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman juga membenarkan bahwa Jokowi bakal menambah enam posisi pembantu menteri dalam kabinet. Jabatan yang tengah diproses yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), serta Wakil Panglima TNI.

Fadjroel mengatakan, Wamendikbud akan diangkat sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pengangkatan Wakil Panglima TNI sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

"Kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen)," ujar Fadjroel beberapa hari lalu.

(Baca: Dihapus Gus Dur, Jokowi Munculkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI)

Puan menilai penambahan enam wamen tak sesuai pernyataan Jokowi yang berencana memangkas birokrasi. “Jadi kalau bicara efisiensi, ya tentu saja itu tidak sesuai," ujar Puan awal pekan ini.

 

 

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan