Pemerintah Menang Gugatan Perdata Kasus Karhutla Senilai Rp 315 T

Penulis: Pingit Aria

18/11/2019, 12.12 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan eksekusi dari sembilan kasus Karhutla yang sudah inkrah tersebut.

Suasana pasar terapung yang diselimuti kabut asap di desa Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (9/11/2019). Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah Provinsi Kalsel mengakibatkan kabut asap yang menggangu ak
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Suasana pasar terapung yang diselimuti kabut asap di desa Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (9/11/2019). Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah Provinsi Kalsel mengakibatkan kabut asap yang menggangu aktivitas warga serta membahayakan kesehatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pemerintah memenangkan gugatan perdata atas kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan total ganti rugi senilai Rp 315 triliun.

"Total tersebut berasal dari sembilan gugatan inkrah yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Minggu (17/11).

Secara keseluruhan terdapat 17 gugatan perdata terkait Karhutla yang dilayangkan Ditjen Gakkum ke pengadilan. Sembilan di antaranya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Kami sekarang mendorong percepatan eksekusinya agar pihak tergugat segera melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan," ujar dia.

Selain ganti rugi tersebut, ia menyatakan, pengadilan telah menetapkan delapan tersangka korporasi dan satu individu pelaku Karhutla.

(Baca: Cuaca Ekstrem, BMKG Peringatkan Potensi Bencana pada Pergantian Musim)

Selain itu, Ditjen Gakkum juga sudah menyegel 84 korporasi serta menyiapkan sanksi-sanksi administratif paksaan pemerintah di lokasi yang terbakar tersebut. Dari 84 perusahaan yang disegel, 15 di antaranya telah diberikan sanksi administratif.

Ridho menjelaskan, dalam menindak pelaku kejahatan Karhutla, KLHK memiliki kewenangan hukum yaitu penanganan administratif, sanksi administratif, upaya gugatan perdata serta melakukan tindakan hukum pidana.

Dalam menetapkan sanksi administratif maupun pengajuan gugatan perdata, Ditjen Gakkum memiliki sejumlah kriteria termasuk luas dampak kebakaran. Sebab, kata dia, gugatan perdata membutuhkan waktu cukup lama dalam gugatan serta membutuhkan data-data yang sangat kuat.

"Jika kebakarannya tidak begitu luas, kami akan menggunakan lebih pada sanksi administratif. Namun kalau luas, kami akan terapkan sanksi administratif dan akan menggugat secara perdata serta menegakkan hukum pidana," ujarnya.

Secara umum, untuk sanksi-sanksi administratif terhadap 84 lokasi korporasi telah dipastikan. Namun untuk sanksi secara perdata saat ini masih dalam kajian lebih lanjut.

(Baca: Dikepung Kabut Asap, Warganet Lambungkan Tagar Save Palembang)

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan