SKK Migas: Pemilihan Pelabuhan Logistik Blok Masela Harus Lewat Tender

Penulis: Verda Nano Setiawan

Editor: Ratna Iskana

18/11/2019, 15.18 WIB

SKK Migas akan mempertimbangkan jarak dan biaya dalam memilih pelabuhan logistik untuk Blok Masela.

Ilustrasi, dua orang berbincang di booth Inpex Corporation dalam IPA Convex 2019 di Jakarta. Inpex merupakan operator proyek Lapangan Abadi Blok Masela.
Katadata/Ratna Iskana
Ilustrasi, dua orang berbincang di booth Inpex Corporation dalam IPA Convex 2019 di Jakarta. Inpex merupakan operator proyek Lapangan Abadi Blok Masela.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelasaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menegaskan pemilihan tempat penampungan logistik proyek Lapangan Abadi Blok Masela harus melalui tender. Dalam proses tender tersebut, jarak dan biaya menjadi kriteria utama.

"Seharusnya tender, selalu tender. Ada kriteria jarak dan biaya, pasti ada," kata Fatar saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (18/11).

Terkait rencana penggunaan dermaga Samudera Indo Sejahtera sebagai tempat penampungan logistik, Fatar mengatakan kemungkinan ada minat dari perusahaan tersebut untuk ikut dalam proyek Blok Masela. Sebab, pelabuhan yang berada di Kota Tual itu sempat menjadi shorebase untuk kegiatan eksplorasi di wilayah Papua. 

Namun, pelabuhan Samudera Indo Sejahtera berlokasi terlalu jauh dari Blok Masela. Pelabuhan tersebut berlokasi sekitar 500 kilometer dari lapangan Gas Abadi Blok Masela.

"Pasti yang lebih efisien yang paling dekat, responnya cepat, dia dekat FSPO," kata Fatar.

Di sisi lain, SKK Migas memiliki opsi untuk menggunakan pelabuhan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berjarak hanya 150 kilometer dari proyek Blok Masela. SKK Migas juga telah mengujungi pelabuhan tersebut bersama Gubernur Maluku untuk meninjau kesiapan pelabuhan sebagai penampungan logistik Blok Masela.

(Baca: Kilang LNG Masela Bakal Dibangun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar)

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pembangunan kilang LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Penunjukan lokasi iitu ditandai dengan penyerahan surat permohonan penetapan lokasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada Murad pada Senin, 4 November 2019, di Ambon. Penyerahan surat disaksikan oleh Presiden Inpex Akihiro Watabe dan Kepala DPRD Provinsi Maluku Lucki Wattimury.

Murad mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh percepatan pembangunan kilang tersebut. Sebab, proyek itu diharapkan memberikan dampak berganda bagi masyarakat. Dia bahkan menargetkan analisis mengenai dampak lingkungan dan pengadaan lahan dapat rampung pada tahun depan.

Bila urusan perizinan dan pengadaan lahan rampung sesuai ekspektasi, pembangunan fisik bisa berjalan pada 2021. "Harapannya produksi gas bumi dapat disegerakan," Ujar Murad seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (5/11).

Di sisi lain, Dwi mengatakan proyek Masela wajib memperhatikan tiga hal, yakni kualitas, jadwal penyelesaian, dan biaya. Menurut dia, kualitas sangat penting karena kilang LNG yang dibangun akan dioperasikan untuk jangka waktu yang panjang yakni hingga 2055.

Begitu juga dengan faktor biaya yang harus efisien. Sehingga proyek Blok Masela bisa selesai dengan sesuai jadwal. "Harus menggunakan biaya yang efesien," kata Dwi.

(Baca: Peran Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Sukseskan Investasi Blok Masela)

 

Reporter: Verda Nano Setiawan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan