Mitigasi Resesi, INDEF Beri Rekomendasi untuk 8 Kementerian

Pemerintah diminta mewaspadai ancaman resesi ekonomi global pada 2020. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah harus memitigasi risiko ini dengan koordinasi yang baik di sejumlah kementerian yang membidangi ekonomi.

Direktur Program INDEF Berly Martawardaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan hanya akan mencapai 4,8%. Salah satu penyebab utama dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah gejala resesi yang timbul di negara-negara lain. Mulai dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok hingga Jerman yang memiliki 60% kemungkinan untuk masuk ke jurang resesi.

"Pemerintah Indonesia wajib waspada dengan resesi ini, karena gejala resesi mulai masuk ke Indonesia," kata Berly dalam Seminar Nasional INDEF bertajuk "Proyeksi Ekonomi 2020" di Jakarta, Selasa (26/11).

Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti memberikan beberapa rekomendasi untuk mitigasi di bidang fiskal, kolaborasi moneter dan fiskal, serta pemetaan solusi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian-kementerian di bidang ekonomi. Dalam paparannya, ia menyebut lembaga yang memegang peranan penting dalam eksekusi fiskal adalah kementerian yang bersinggungan dengan bidang ekonomi. Pernyataan ini merujuk pada kementerian yang ada di bawah naungan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Meski hanya dua kementerian koordinator tersebut yang bersinggungan langsung dengan bidang ekonomi, ia juga mengharapkan kerja sama dengan kementerian lain dalam hal program kerja. Ia juga mengatakan, sebaiknya tidak ada program kerja yang bertujuan sama namun dilakukan oleh dua kementerian.

Berikut ini rekomendasi INDEF untuk delapan kementerian:

1. Kementerian Keuangan

Poin penting yang harus dilakukan Kementerian Keuangan dalam memitigasi resesi ekonomi, antara lain:
- Meningkatkan kualitas koordinasi dengan otoritas moneter
- Menambah basis pajak baru dalam rangka menambah penerimaan negara, tanpa harus mengganggu perekonomian
- Untuk memperdalam pasar keuangan domestik, harus ada strategi penjualan surat berharga negara dengan nominal retail. Selain itu, Kementerian Keuangan harus mampu mengurangi risiko kepemilikan surat utang negara oleh investor asing.

2. Kementerian Perdagangan

Dari sisi perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan harus mampu menjamin distribusi dan pasokan sembilan bahan pokok untuk menghindari gejolak inflasi akibat distribusi yang macet. Jalur distribusi yang lancar mampu mendorong penurunan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian Perdagangan juga harus mampu mencari pasar ekspor non tradisional untuk memasarkan produk-produk Indonesia.

(Baca: INDEF Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 di Angka 4,8%)

3. Kementerian Perindustrian

Tugas besar yang harus dicapai Kementerian Perindustrian adalah membangun induk dari berbagai industri (mother of industry), yaitu industri baja dan petrokimia. Namun, hal ini membutuhkan tahapan pengembangan industri dari lima hingga sepuluh tahun agar hasilnya maksimal. Untuk itu, tugas ini tidak termasuk mitigasi ekonomi dalam jangka waktu yang dekat.