Komisi IX DPR Nilai Anggaran Kesehatan Belum Berpihak ke Rakyat
Anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid menilai alokasi dana kesehatan sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum berpihak kepada rakyat. Pasalnya, angka itu terbilang kecil ketimbang alokasi sektor pendidikan yang mencapai 20% dari APBN.
“Ini kan tidak seimbang. Padahal dua-duanya kebutuhan hak dasar rakyat,” kata Anwar dalam acara diskusi Menguak Sebab BPJS Membengkak di Jakarta, Minggu (1/12).
Kenaikan jumlah anggaran kesehatan, menurut dia, bisa dialokasikan untuk memperkuat program preventif pencegahan penyakit. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan yang kerap terjadi setiap tahun.
Ia juga menyorot defisit itu akibat proses verifikasi data BPJS Kesehatan yang tidak dilakukan oleh pihak profesional di bidangnya. Hal ini menimbulkan biaya yang seharusnya dikeluarkan badan hukum publik itu membengkak.
Karena itu, Anwar menilai kenaikan iuran yang direncanakan mulai 1 Januari 2020 tidak akan efektif tanpa menyelesaian masalah utamanya. “Verifikator BPJS Kesehatan belum profesional. Ketika yang melakukannya seorang dokter, pembengkakan tidak ada,” katanya.
(Baca: Pengamat: BPJS Kesehatan Kerap Defisit Akibat Dokter Obral Rujukan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menekan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Dalam Pasal 34 Perpres itu menyatakan kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
Untuk iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Lalu, kelas 2 naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu. Terakhir, kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Kenaikan ini sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
(Baca: Iuran Naik, Ini Janji Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan )
