Alasan Jokowi Lakukan Perombakan Besar Manajemen BUMN

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Martha Ruth Thertina

2/12/2019, 19.14 WIB

Jokowi menginginkan aset yang dimiliki perusahaan pelat merah lebih produktif.

BUMN, Perombakan Direksi BUMN, Jokowi, Erick Thohir
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menerima delegasi Asosiasi Indonesia-Jepang (JAPINDA) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Presiden Jokowi angkat bicara terkait perombakan jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menjelaskan, perombakan dilakukan karena dirinya menginginkan perbaikan dalam pengelolaan BUMN.

Ia berharap, aset yang dimiliki perusahaan pelat merah lebih produktif. Apalagi, aset yang dimiliki BUMN mencapai ribuan triliun rupiah. "Jangan sampai ada aset yang tidak produktif," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

(Baca: Ekonom INDEF Dukung Rencana Menteri Erick Thohir Bersih-bersih Garuda)

Menteri BUMN Erick Thohir tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMN. Beberapa tokoh ternama masuk menjadi petinggi BUMN, di antaranya eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina.

Kemudian, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah sebagai komisaris utama Bank Tabungan Negara (BTN), direktur keuangan Pertamina Pahala Mansury sebagai direktur utama BTN, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjadi direktur utama PLN. 

(Baca: Erick Thohir Tunjuk Orias Petrus Moedak Jadi Dirut Inalum)

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga pernah mengatakan soal rencana Menteri Erick untuk memberikan kewenangan kepada direktur utama BUMN dalam memilih jajaran direksinya. Tujuannya, menciptakan kekompakan di tubuh dewan direksi BUMN. Namun, belum ada keterangan lanjutan mengenai rencana ini.   

Terkait jabatan komisaris, Arya pernah mengatakan bahwa Erick menginginkan komisaris BUMN yang betul-betul menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini, komisaris BUMN dinilai kerap tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Alhasil, Kementerian BUMN harus mengintervensi pengawasan.

Selain manajemen BUMN, kepemimpinan di Kementerian BUMN juga tak lepas dari evaluasi Menteri Erick. Ia memutuskan untuk menggeser seluruh pejabat eselon I di kementeriannya menjadi direksi BUMN. Tak hanya melakukan pergeseran, Erick juga merampingkan jumlah jabatan eselon I, dari tujuh posisi menjadi tiga posisi.

(Baca: Erick Thohir Akan Ubah ‘Superholding’ BUMN Rancangan Rini Soemarno)

Pergeseran pejabat eselon I disebut Erick sebagai bentuk tour on duty. Sedangkan pemangkasan jumlah jabatan eselon I dinilai sejalan dengan arahan Presiden Jokowi tentang efisiensi birokrasi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan