Operator Target Terapkan 5G pada 2022, Ini Syarat dari Kominfo

Cindy Mutia Annur
2 Desember 2019, 16:13
Kominfo ungkap syarat jika operator ingin menerapkan 5G pada 2022
ANTARA FOTO/REUTERS/JASON LEE
Ilustrasi seorang insinyur berdiri di bawah stasiun pangkalan antena 5G dalam sistem uji lapangan SG178 Huawei yang hampir membentuk bola di Pusat Manufaktur Songshan Lake di Dongguan, provinsi Guangdong, China, Kamis (30/5/2019).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menargetkan, jaringan internet generasi kelima (5G) tersedia pada 2022 di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, operator harus membangun ekosistemnya terlebih dulu untuk bisa mencapai target tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail mengatakan, penerapan 5G semestinya pada waktu yang tepat. Karena itu, perusahaan telekomunikasi harus menyiapkan ekosistemnya terlebih dulu.

Advertisement

Salah satunya, perlu ada perangkat lokal yang bisa menggunakan 5G di Indonesia. "Kalau sudah ada konektivitasnya, tetapi ujung-ujungnya negara kita masih menggunakan perangkat asing kan sayang,” kata Ismail di sela-sela acara Telco Outlook 2020 di Jakarta, Senin (2/12).

Selain terkait perangkat, ada beberapa hal yang perlu dikaji operator sebelum mengimplementasikan 5G. "Kalau ekosistemnya sudah siap, jangan hanya lelang saja. Frekuensi hanya dipegang (kandidat terpilih), tetapi tidak dibangun," kata dia.

(Baca: Kembangkan 5G, Kominfo Cari Cara Atasi Hambatan di Frekuensi 3,5 Ghz)

Layanan 5G juga tidak terlepas dari infrastruktur jaringan optik sebagai penentu kekuatan sistem yang dibangun oleh operator. "Jangan sampai 5G rasa 4G,” kata Ismail.

Menurut dia, hal ini merupakan tugas berat mengingat pemerintah juga harus membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, serta operator berperan penting dalam membangun ekosistem 5G.

Ia juga menilai, perusahaan telekomunikasi perlu memanfaatkan program pembiayaan universal service obligation (USO) semaksimal mungkin. Selama ini, pemerintah memungut 1,25% dari pendapatan operator untuk dana USO.

Ismail mengatakan, dana USO dapat menjadi 'pintu masuk' untuk membangun infrastrukur 5G. "Ini bisa untuk meng-cover biaya yang sangat besar bagi operator," kata dia.

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement