Jokowi Perintahkan Ahok Sikat Mafia Migas untuk Tekan Defisit Dagang

Dimas Jarot Bayu
10 Desember 2019, 13:02
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin, memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019). Ratas itu membahas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tahun 2020.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) menjelaskan perintahnya kepada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari Senin (9/12) kemarin. Jokowi meminta Ahok untuk memberantas mafia migas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi pertemuannya dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memerintahkan Ahok untuk memberantas mafia migas.

Hal ini dilakukan untuk menurunkan impor migas. Alhasil, Indonesia bisa menurunkan defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,79 miliar sepanjang Januari-Oktober 2019. 

“Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik,” kata Jokowi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

(Baca: Sambangi Istana, Ahok Lapor soal B30 hingga Mandat Khusus dari Jokowi)

Jokowi pun meminta Ahok untuk mengawal pembangunan kilang minyak di Indonesia. Pasalnya, sudah 34 tahun Indonesia tidak pernah membangun kilang.

“Kebangetan itu. Saya kawal betul dan akan ikuti juga progresnya sejauh mana,” kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Ahok untuk mengawal implementasi mandatori biodiesel 30% (B30) yang akan dilaksanakan mulai tahun depan. Jika berhasil, Jokowi yakin impor migas dapat diturunkan.

Atas perintahnya tersebut, Jokowi menyatakan Ahok siap melaksanakannya. “Intinya menyanggupi,” ucap Jokowi.

(Baca: Pesan Ahok di Hari Antikorupsi: Pemimpin Harus Beri Contoh )

Ahok sebelumnya menyambangi Istana bersama dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Selain tiga hal yang disampaikan Jokowi, Nicke menyebut dirinya dan Ahok melaporkan kesiapan Pertamina dalam menerapkan digitalisasi SPBU. 

Nicke mengatakan program ini bertujuan memonitor penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Untuk itu kami akan mendorong penggunaan cashless payment untuk seluruh masyarakat,” kata Nicke.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...